LiteX.co.id, Palopo – Aksi unjuk rasa lanjutan yang digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Palopo pada Senin (5/5/2025) diwarnai kericuhan. Bentrokan fisik antara massa aksi dan aparat keamanan terjadi di depan kantor DPRD Kota Palopo, setelah upaya mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung menemui jalan buntu. Aksi ini merupakan buntut dari ketegangan antara Ketua DPRD Palopo, Darwis, dengan PMII Palopo pada demonstrasi sebelumnya.
Dalam aksinya, PMII membawa enam poin tuntutan utama, yakni: transparansi anggaran rumah tangga pimpinan DPRD Palopo, penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satgas PHK, evaluasi total terhadap aktivitas tambang PT Masmindo (MBG), pengesahan RUU Perampasan Aset dan PPRT, serta penegakan supremasi hukum di Kota Palopo.
Aksi yang awalnya berjalan damai mulai memanas saat mahasiswa mencoba masuk ke halaman kantor DPRD yang tertutup rapat. Setelah berorasi cukup lama tanpa tanggapan dari pihak dewan, massa mencoba mendorong pagar gerbang, hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga.
Ketegangan memuncak saat aparat diduga melakukan tindakan represif terhadap massa. Beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka akibat benturan. Bahkan, sejumlah orang berpakaian sipil yang diduga bukan bagian dari aparat turut melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi.
Sekretaris Umum PMII Palopo, Muhammad Qayyum, mengecam keras tindakan represif yang terjadi. Ia menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas sikap Ketua DPRD Palopo saat menerima aspirasi mahasiswa pada peringatan Hari Buruh, 2 Mei lalu.
“Apa yang kami lakukan adalah upaya menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun sayangnya, respons yang kami terima justru berupa tindakan represif. Ini adalah bentuk pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa,” tegas Qayyum.
PMII juga mendesak agar Ketua DPRD Palopo, Darwis, dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mencerminkan etika kepemimpinan. Mereka berencana melanjutkan aksi di Mapolres Palopo sebagai bentuk protes atas kekerasan dalam aksi damai.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Palopo, Darwis, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menyampaikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa sikapnya dalam forum sebelumnya bukan tanpa alasan. Menurutnya, salah satu mahasiswa mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak pantas dan menyinggung perasaan anggota dewan.
“Kami sudah membuka ruang dialog bahkan sudah berniat mengeluarkan rekomendasi atas tuntutan mahasiswa. Namun ketika ruang itu diisi dengan ucapan yang tidak sopan, tentu kami tersinggung. Itu sebabnya forum menjadi panas,” jelas Darwis.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Batamanurung, juga sempat bereaksi dengan nada tinggi dalam forum tersebut. Meski demikian, ia tidak melakukan tindakan kasar seperti memukul meja.
(Laporan: kartini echa)
