Masih Rp 800 Juta Utang Sebelumnya
Rapat perdana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu periode 2024-2029 pada 3 September lalu berlangsung panas.
Salah satu topik utama yang memicu perdebatan ialah desakan dari sejumlah anggota DPRD yang baru dilantik untuk segera ikut serta dalam perjalanan dinas, mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024 di Makassar.
Sementara utang perjalanan dinas anggota DPRD periode sebelumnya masih ada sebesar Rp 800 juta.
APBD-P tahun 2024 yang dibahas mencapai Rp1,626 triliun, sementara dari APBD pokok hanya Rp1,5 triliun.
Desakan ini dinilai sebagai upaya sekedar mempercepat keterlibatan anggota DPRD baru dalam pengawasan anggaran, meski alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk. Sehingga diduga sebagai motif di balik tuntutan perjalanan dinas ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada fokus pada pengawasan anggaran yang seharusnya.
Kepentingan atau Tanggung Jawab?
Anggota DPRD Luwu Andi Mammang menyatakan pentingnya anggota DPRD terlibat dalam evaluasi APBD-P untuk memastikan pertanggungjawaban yang kuat di kemudian hari. “Jika dewan tidak ikut ke Makassar, pertanggungjawabannya lemah kala ada masalah kelak,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan keinginan untuk menghindari kritik publik dan potensi tekanan dari demonstrasi jika nanti terjadi masalah dengan anggaran.
Namun, alasan yang diberikan, meski terlihat masuk akal, memicu pertanyaan, apakah perjalanan dinas ini benar-benar mendesak di tengah situasi utang yang belum terselesaikan? bukankah pengawasan terhadap anggaran bisa dilakukan tanpa perjalanan dinas? apakah pengawasan ini hanya menjadi alasan untuk melegitimasi permintaan fasilitas perjalanan dinas yang seharusnya dibatasi.
Perjalanan Dinas Hanya untuk Ketua
Sekretaris DPRD Luwu, Bustam, dengan tegas menyatakan bahwa sesuai aturan, hanya pimpinan sementara DPRD yang diperbolehkan melakukan perjalanan dinas, itu pun jika ada surat undangan resmi. “Anggota dewan baru tidak bisa melakukan perjalanan dinas karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk dan belum ada pengesahan dari pimpinan definitif,” jelas Bustam.
Sekwan juga menegaskan masih ada kondisi utang perjalanan dinas periode sebelumnya yang masih mencapai Rp 800 juta, ditambah Rp 30 juta untuk biaya makan. Di tengah situasi ini, wacana untuk melakukan perjalanan dinas sebelum semua mekanisme internal DPRD lengkap seakan memperparah kesan buruk tentang manajemen keuangan di DPRD Luwu.
Krisis Kepercayaan Publik
Desakan anggota DPRD baru ini juga mengundang lebih luas tentang integritas dan transparansi lembaga legislatif di daerah. Utang perjalanan dinas yang belum diselesaikan menjadi simbol dari praktik-praktik lama yang tidak kunjung berubah. Alih-alih memprioritaskan penyelesaian masalah utang dan pembenahan internal, fokus seolah bergeser ke kepentingan untuk segera terlibat dalam perjalanan dinas dengan dalih pengawasan anggaran.
Publik kini melihat dengan skeptis. Jika dewan tidak bisa menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola keuangan mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa dipercaya dalam mengelola anggaran daerah yang lebih besar. Seorang aktivis dan Pemuda Luwu bernama Sabri mengkritik tentang hal ini, ” Harusnya anggota dewan terhormat ini lebih bisa menahan diri jangan menimbulkan kontroversi, “ujarnya.
Menurutnya, jika DPRD Luwu ingin memulihkan kepercayaan publik, mereka harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Keterlibatan dalam evaluasi anggaran harus berlandaskan pada transparansi dan akuntabilitas, bukan sekadar kesempatan untuk perjalanan dinas yang diinginkan tanpa pertimbangan utang yang belum terselesaikan.
” tantangan terbesar bagi DPRD Luwu saat ini bukan hanya mengelola APBD-P, tetapi juga memulihkan kredibilitas mereka di mata masyarakat, ” ujarnya. (*/kartini)
