Bawaslu Luwu Tak Ada Tanggapan
LUWU – Masyarakat di Kabupaten Luwu mendesak pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu agar segera melakukan tindakan tegas melakukan proses perbaikan dan transparansi perhitungan per tps yang di update melalui aplikasi hitungan cepat sirekap.
Misbahul Umam, caleg Partai Gelora No. Urut 1 daerah pemilihan satu yang mencakup Kecamatan Belopa, Belopa Utara dan Kecamatan Kamanre. Meminta KPU untuk mengambil tindakan perbaikan dan transparansi hasil perhitungan di yang saat ini berproses di tingkat kecamatan.
Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengakses dan tidak menimbulkan keresahan.
Proses skening dari lembaran C1 ke aplikasi sirekap, tidak terupdate dengan baik di aplikasi bahkan sangat berbeda dengan hasil rekap di TPS dan kecamatan, hingga masyarakat yang ingin mengetahui hasil perhitungan jadi resah karena tidak mendapatkan hasil yang tepat.
Keresahan ini seharusnya ditanggapi langsung pihak penyelenggara entah itu melakukan pembenahan aplikasi atau tindakan progresif memblokir aplikasi agar tidak jadi polemik. “sirekap ini justru bikin resah masyarakat karena bikin data di website KPU dan real di TPS dan kecamatan berbeda, ” ujarnya Misbahul.
Ketua KPU Luwu Muhammad Abdullah Sappe mengakui OP sirekap KPU kabupaten sementara melakukan perbaikan hasil dokumentasi, “ini juga karena kondisi aplikasi tidak stabil pada hari H yang menyebabkan hasil dokumentasi dan pembacaan algoritma hasil pemilu tidak begitu baik, ” ujarnya via whatsApp.
Abdullah Sappe juga mengatakan, KPU RI adalah pemengang kendali aplikasi, di kabupaten dan kota hanya pengguna aplikasi.
Sementara Ketua Bawaslu Luwu, Irpan maupun Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas Wahyu Derajat tak ada tanggapan. Ketika keduanya mencoba dihubungi via chat tak dibalas dan ditelpon pun tak dijawab.
Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Luwu, mengatakan pada pemilu kali ini adalah paling buruk yang pernah terjadi. Khususnya di Kabupaten Luwu ia menilai hal yang sama, baik penyelenggara maupun pengawas pemilu, sama-sama tak siap, ia mengatakan mungkin keduanya perlu dievaluasi. “seperti itu Sirekap kan harusnya sebelum hari H harus sudah diperiksa memang dan harus paham kondisi di hari H itu se Indonesia akan menggunakan, hal itu juga kan bisa dikoordinasikan cepat ke KPU RI jangan hanya pasrah dan mengatakan bahwa itu dari pusat,” ujarnya. (kartini)
