LiteX.co.id, NASIONAL – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) telah menggugat hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan utama dalam gugatan ini adalah agar pemungutan suara Pilpres 2024 diulang, tetapi tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yusuf, salah satu pengacara tim hukum pasangan Anies-Cak Imin, proses Pilpres 2024 telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil).
“Seandainya nanti ini (permohonan) diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti calon wakil presiden 02 yang saat ini (Gibran Rakabuming Raka) dan itu diganti calon wakil siapa saja, mari kita bertarung dengan jujur dengan adil dengan bebas,” kata Yusuf di Gedung 3, Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 02, menjadi sorotan karena proses pendaftarannya bermasalah. Yusuf menyoroti beberapa dampak dari keikutsertaan Gibran, termasuk pembagian bantuan sosial yang masif dan ketidaknetralan aparat penyelenggara pemilu.
“Permasalahan pencalonan wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa, kebetulan calon wakil presidennya kami anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasa,” kritik Yusuf.
Permohonan gugatan ini bukan hanya karena kekalahannya di Pilpres 2024, melainkan juga sebagai amanah perubahan dari lebih dari 40 juta suara yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin.
“Ini (permohonan PHPU) adalah amanah, amanah dari rakyat Indonesia, 40 juta lebih masyarakat memilih 01 agar kita akan mewujudkan kebenaran dan kita akan mewujudkan keadilan,” Yusuf menandasi.
Tim hukum berharap agar MK mempertimbangkan permohonan ini dan mengadakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Gibran.(hiyotan)
