Don't Show Again Yes, I would!

Tokoh Masyarakat Malamoi Berkomitmen Jaga Kamtibmas

LiteX.co.id, SORONG – Pasca pertemuan konferensi besar Malamoi atau Sabalo yang digelar beberapa waktu lalu di Kantor Walikota Sorong, tokoh masyarakat Malamoi dari berbagai kubu berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Barat Daya.

Hal ini disampaikan oleh sejumlah tokoh masyarakat Malamoi, di antaranya Sekretaris Umum Intelektual Malamoi, Papua Barat Daya, Joni Magablo, tokoh Pemuda Moi, Robi Paa dan Kepala Adat Suku Besar Moi, Paulus Sapisa.

Pasalnya, hasil Konferensi besar adat Malamoi atau Sabalo dianggap tidak sah, dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) oleh sejumlah pihak.

Joni Magablo mengatakan bahwa pihaknya menghormati apa yang menjadi keputusan dari pihak pemerintah. Ia juga mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah kota Sorong, sebab pemerintah kota Sorong berkewajiban mengayomi dan melindungi masyarakatnya terutama yang ada di suku besar Moi.

“Apapun yang jadi keputusannya wajib hukumnya dilaksanakan, baik oleh kubu kami maupun dari Silas Kalami. Karena kami suku Moi yang punya wilayah terluas di Papua Barat Daya ini baik-baik saja,” ucap Joni.

Lebih lanjut itu,Robi Paa juga mengajak semua masyarakat suku Moi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, serta tua-tua adat Moi, untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas sehingga tidak ada lagi persoalan di kemudian hari.

“Saya mengajak orang Moi untuk menjaga Kamtibmas di Papua Barat Daya ini, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi mari kita saling bergandengan tangan. Terlebih tanggal 14 Februari kita sudah Pemilu, jadi kita harus tetap tenang,” imbaunya.

Lebih lanjut, Kepala Adat Suku Besar Moi, Paulus Sapisa, menolak pelantikan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi. Ia menilai hasil konferensi Sabalo yang memilih LMA baru tidak sah karena tidak ada pilar yang melibatkan perwakilan perempuan, mahasiswa, intelektual, dan perwakilan lainnya.

“Himbau kami LMA tidak boleh dilantik karena pilar, mereka tidak ikut dalam konferensi itu tidak boleh LMA jangan dilantik dulu, “tambahnya.

Menurutnya Perempuan, mahasiswa, intelektual, perwakilanlainnya tidak dihitung ini di anggap tidak sah. karena barang inikan terkesan ada hal-hal yang kurang bagus

“kami akan pertemuan kembali pertemuan kepada pemerintah, “katanya.

“Sebenarnya tidak boleh, mereka harus betul-betul duduk bersama membahas apa yang mereka mau. kami belum tentukan kapan akan kembali melakukan pertemuan tetapi harus membuka diri disitu sehingga LMA hadir itu untuk apa. jika hadir karena suku maka harus melibatkan suku. masyarakat adat itu harus di dengar untuj mengamankan merek sehingga ada jalan baik supaya jangan ada hal-hal lain, “Sambungnya.

Share:

Ocha

Pegiat teknologi. Saat ini sedang berkuliah di salah satu institut kota malang. memiliki mimpi menjadi seorang full web developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *