LiteX.co.id, Morowali – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, mewakili Bupati Morowali menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Jumat (17/10/2025).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali, Ihwan Mohammad Thaiyeb, didampingi Wakil Ketua II, Sultanah Hadie, dengan agenda utama yaitu penyampaian Pendapat Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pembukaannya, Ihwan Mohammad Thaiyeb menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari paripurna sebelumnya, di mana masing-masing fraksi telah memberikan pandangan umum terhadap rancangan APBD.
“Tentunya ini merupakan bagian penting dalam tahapan pembahasan RAPBD. Sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan menghadirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, berpihak kepada masyarakat, serta sesuai dengan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Berikut tanggapan Bupati Morowali terhadap pandangan umum masing-masing fraksi:
1. Fraksi Gerindra
Pemerintah Kabupaten Morowali sepakat dengan pandangan Fraksi Gerindra bahwa rendahnya serapan anggaran tahun 2025 menjadi pembelajaran penting bagi perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran di tahun 2026.
“Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis, antara lain percepatan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat tiga hari setelah ditetapkannya Perda Morowali tentang APBD 2026 dan Perbup tentang penjabaran APBD Morowali Tahun 2026,” jelasnya.
2. Fraksi Demokrat
Pemkab Morowali sejalan dengan pandangan Fraksi Demokrat bahwa perlu ada optimalisasi pendapatan dari sektor pariwisata, agribisnis, dan jasa untuk meningkatkan PAD.
“Berbagai inovasi terus dilakukan untuk mencapai target PAD yang optimal. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemungutan pajak dan retribusi, baik secara manual melalui penagihan langsung kepada wajib pajak maupun secara digital melalui sistem pembayaran online,” paparnya.
3. Fraksi Golkar
Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Golkar atas pandangan, saran, dan masukan yang konstruktif terhadap RAPBD Morowali TA 2026.
“Terkait catatan tentang landasan hukum dalam nota keuangan, Pemkab Morowali akan menambahkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 yang diundangkan pada 30 September 2025, serta melakukan penyesuaian redaksional agar penulisan sumber hukum lebih konsisten dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
4. Fraksi Perindo
Pemerintah juga berterima kasih kepada Fraksi Perindo atas pandangan yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dengan rencana pembangunan nasional.
“Pemkab Morowali sepakat bahwa sinergi antara rencana pembangunan daerah dan nasional menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi RPJMD Morowali 2025–2029, yaitu ‘Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan’, yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional,” terangnya.
5. Fraksi Partai Nasdem
Pemkab Morowali sependapat dengan Fraksi Nasdem bahwa peningkatan PAD harus dibarengi langkah strategis dan terukur agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara realistis dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah berkomitmen membuka ruang investasi di sektor pertambangan dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Investasi ini diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dari berbagai sektor,” pungkasnya.
