Pendidikan
Postingan Terbaru
Pemkot Palopo Lepas 50 Peserta Kemah Pramuka Madrasah ke Gowa
Pemkot Palopo melepas 50 anggota kontingen Pramuka Madrasah untuk mengikuti Kemah Pramuka Madrasah Provinsi (KPMP) Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa.
Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU 2026–2031
Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031 melalui mekanisme musyawarah mufakat AHWA pada Muktamar ke-35 NU...
Polres Palopo Bersama Warga Alihkan Air untuk Sawah yang Kekeringan
Polres Palopo bersama Muhammadiyah membangun tanggul darurat untuk mengatasi kekeringan di lahan persawahan warga Kecamatan Wara Selatan dan Sendana, Kota...
Kunjungi Lapas dan Bapas Palopo, Mulyadi Tekankan Keamanan dan Profesionalisme
Kakanwil Ditjenpas Sulsel Mulyadi kunjungi Lapas dan Bapas Palopo untuk perkuat integritas, keamanan, dan pelayanan warga binaan. Simak arahan lengkapnya...
5.794 Kasus Ebola Tercatat di Kongo, WHO Pertahankan Status Darurat Internasional
Wabah Ebola di Kongo kian meluas dengan 5.794 kasus terkonfirmasi. WHO tetapkan status darurat kesehatan global di tengah tantangan penanganan...
Karhutla Berdampak pada 10,67 Juta Warga, Kemenkes Catat 13.449 Kasus ISPA
Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan memicu lonjakan kasus ISPA. Kemenkes mencatat lebih dari 13 ribu kasus dan...
Prabowo Minta Syarat Rekrutmen TNI bagi Warga Dayak Pedalaman Disesuaikan
Presiden Prabowo Subianto meminta penyesuaian syarat rekrutmen TNI bagi masyarakat suku Dayak pedalaman untuk memperluas akses pengabdian sebagai prajurit.
NU Putuskan Bitcoin Sah sebagai Aset Digital, tapi Tak Boleh Jadi Mata Uang
Muktamar ke-35 NU menetapkan Bitcoin sah sebagai aset digital dalam perspektif fikih, namun tetap dilarang sebagai alat pembayaran resmi di...
Tak Penuhi Standar Sanitasi, Pemerintah Tutup Permanen 455 Dapur MBG
Pemerintah menutup permanen 455 dapur Makan Bergizi Gratis dan memberhentikan 249 kepala unit akibat pelanggaran standar keamanan pangan dan disiplin...
Pasal Penghinaan Pemerintah Resmi Dihapus, MK: Berpotensi Kriminalisasi Kritik
Mahkamah Konstitusi resmi membatalkan pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara dalam KUHP baru karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat masyarakat.
More posts