LiteX.co.id, Kutim – Agus Hari Kesuma, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutim.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Amaris dan diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Agus didampingi Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bappeda, M. Syaiful.
Dalam sambutannya, Agus menyoroti pentingnya kolaborasi antarsektor untuk menghadapi masalah kemiskinan yang masih menjadi salah satu persoalan utama di Kutim.
“Kemiskinan adalah isu kompleks yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, untuk menciptakan solusi konkret. Saya berharap Rakor ini mampu menghasilkan langkah-langkah nyata untuk menekan angka kemiskinan di Kutim,” ujar Agus.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kaltim atas dukungan strategis yang diberikan untuk memperkuat upaya pemberantasan kemiskinan di tingkat daerah.
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) Kutim, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga swasta, hingga mitra pembangunan. Sejumlah isu utama dibahas, termasuk penyelarasan data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan, dan optimalisasi penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu.
Salah satu poin yang menjadi fokus diskusi adalah perlunya validasi data kemiskinan yang lebih akurat. Menurut Agus, data yang valid sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Basis data yang valid adalah kunci keberhasilan program. Dengan data yang akurat, kita bisa menghindari tumpang tindih bantuan dan meningkatkan efisiensi program,” tegasnya.
Rakor ini juga menekankan pentingnya pendekatan inovatif dalam pemberdayaan kelompok rentan, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Pemerintah berharap melalui pendekatan ini, masyarakat miskin dapat lebih mandiri secara ekonomi.
Hasil Rakor ini nantinya akan menjadi pedoman utama dalam menyusun program prioritas Kabupaten Kutim untuk tahun 2025. Agus menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga Kutim hidup dengan layak dan sejahtera.
“Kita harus bekerja keras bersama untuk menciptakan perubahan yang berarti. Saya percaya, Rakor ini adalah awal yang baik untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu menghasilkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.(adv)
