LiteX.co.id, Palopo – Sidang Paripurna DPRD Kota Palopo dengan agenda penyerahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 berlangsung ricuh pada Kamis (18/09/2025).
Tiga fraksi di DPRD Palopo, yakni Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDI Perjuangan, memilih walk out meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran Wali Kota Naili Trisal. Paripurna tersebut hanya dihadiri Wakil Wali Kota, Akhmad Syarifuddin, yang mewakili.
Walk out pertama dilakukan oleh Aris Munandar, disusul Andi Muhammad Tazar yang meminta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan ikut keluar.
Kemudian Muhammad Bastam dari Fraksi Golkar dan Umar dari Fraksi NasDem juga mengambil langkah serupa.
Dalam pernyataannya, Aris Munandar menilai absennya wali kota mencederai proses pembahasan RPJMD.
“Sehari sebelumnya Bappeda telah mengajukan kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan pembahasan dengan DPRD. Itu sudah kita lalui, sudah kita rumuskan, dan ditetapkan untuk diparipurnakan hari ini,” katanya.
“Namun sangat disayangkan, paripurna penyerahan rancangan awal RPJMD tidak dihadiri langsung oleh kepala daerah kita untuk pertama kalinya,” sambung Aris.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran wali kota dalam paripurna sesuai aturan yang berlaku.
“Bukan oleh anggota DPRD, bukan juga oleh wakil kepala daerah. Jadi sangat penting kehadiran wali kota. Kalau tidak, asas sipakatau, sipakainge, dan saling menghargai sudah hilang,” ucapnya.
Aris juga mengusulkan agar paripurna dijadwalkan ulang hingga wali kota hadir.
“Kalau bisa kita agendakan lagi, kalau perlu hari ini kita tunggu sampai malam. Tapi saya secara pribadi mengambil keputusan walk out dari rapat paripurna,” tegasnya.
Dengan keluarnya tiga fraksi tersebut, paripurna tidak lagi memenuhi kuorum.
Pimpinan sidang pun terpaksa menskors rapat dan menunda agenda penyerahan RPJMD, ditandai dengan ketukan palu.
Meski begitu, sikap walk out ini mendapat tanggapan berbeda dari Fraksi Demokrat.
Anggota DPRD Palopo dari Fraksi Demokrat, Cendrana Martani Saputra, menilai langkah tiga fraksi tersebut tidak tepat.
“Teman-teman baca tatib. Silakan Bagian Hukum Sekretariat DPRD bacakan, bahwa tidak wajib kepala daerah hadir dalam paripurna penyerahan rancangan awal RPJMD,” ujarnya.
“Paripurna hari ini tidak ada putusan dan tidak ada penandatanganan, jadi tidak wajib wali kota hadir,” lanjut Cendrana.
Sementara itu, Ketua DPRD Palopo, Darwis, mengungkapkan bahwa agenda paripurna tersebut sebelumnya sudah sempat ditunda atas permintaan Wali Kota Naili Trisal.
“Selasa kemarin kita agendakan, namun Ibu Wali minta ditunda karena alasan ada agenda yang tidak kalah penting,” jelasnya.
“Beliau yang meminta dilaksanakan Kamis ini. Olehnya, teman-teman merasa kecewa karena ketidakhadiran wali kota,” tekan Darwis.
Hingga pukul 17.15 WITA, pimpinan DPRD Palopo masih menunggu kehadiran wali kota untuk melanjutkan sidang. Namun, paripurna lanjutan tidak kunjung terlaksana.
