LiteX.co.id, Makassar – Forum tertinggi pelajar Muhammadiyah, Muktamar XXIV Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), diwarnai insiden ketegangan. Upaya sejumlah kader IPM se-Luwu Raya untuk menyuarakan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mendapat respons represif di arena muktamar.
Peristiwa tersebut terjadi tepat ketika Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, tengah memberikan sambutan di hadapan ribuan peserta pada Jumat (06/02/2026).
Di tengah pidato tokoh nasional tersebut, para pelajar dari Luwu Raya tiba-tiba membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan “Provinsi Luwu Raya”.
Namun, aksi simbolis ini tidak berlangsung lama karena panitia pelaksana dari Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan segera melakukan pembubaran paksa dan menurunkan atribut tersebut.
Tindakan panitia ini memicu kekecewaan mendalam dari delegasi Luwu Raya.
Mereka menilai pembungkaman ini mencederai semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam forum pelajar.
Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam Pimpinan Daerah IPM Luwu, Muhammad Akmal, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar manuver politik, melainkan jeritan hati pelajar atas ketimpangan nyata yang mereka hadapi.
“Gerakan ini murni lahir dari keresahan kami. Lihatlah kondisi pendidikan di daerah terpencil seperti Seko, Rampi, dan Walmas yang minim perhatian. Jarak yang terlalu jauh ke pusat pemerintahan provinsi di Makassar menjadi akar masalah lambatnya pembangunan,” ujar Akmal dengan nada kecewa.
Senada dengan itu, Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Luwu Utara, Resky Khaerunnisa, menyoroti ironi pendidikan di tahun 2026.
Menurutnya, saat dunia bicara teknologi canggih, pelajar di pelosok Luwu Raya masih harus bertaruh nyawa belajar di gedung sekolah yang berdinding papan lapuk.
“Ini tahun 2026, tapi fasilitas kami masih sangat tertinggal. Ketimpangan ini nyata dan harus disuarakan,” tegas Resky.
Desakan pemekaran wilayah ini juga didukung argumen efisiensi manajemen organisasi dan pemerintahan.
Ketua Bidang Perkaderan Pimpinan Daerah IPM Palopo, Arifin Amir, menjelaskan bahwa otonomi khusus bagi Luwu Raya adalah solusi logis untuk memangkas birokrasi dan biaya.
“Jarak tempuh yang jauh membuat koordinasi kelembagaan antara daerah dan wilayah menjadi sangat mahal dan tidak efektif. Pemekaran Provinsi Luwu Raya adalah kunci agar pengelolaan pendidikan dan pembangunan bisa lebih mandiri dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat kami,” pungkas Arifin.
Aksi ini menjadi penegas bahwa tuntutan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar wacana elit, tetapi telah menjadi kesadaran kolektif hingga ke tingkat pelajar yang menginginkan keadilan akses pendidikan dan pembangunan.
