LiteX.co.id, Palopo – Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencuat dari wilayah Luwu Raya.
Kali ini, Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palopo, Sharma Hadeyang, melontarkan sorotan tajam terkait gaya kepemimpinan Gubernur Sulsel yang dinilai semakin berjarak dengan rakyat.
Dalam keterangan resminya pada Rabu (11/02/2026), Sharma menilai bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil Gubernur belakangan ini menunjukkan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam merespons jeritan masyarakat di tingkat akar rumput.
Sharma secara tegas menyebut kepemimpinan saat ini seolah “tuli” terhadap aspirasi.
Menurutnya, seorang gubernur seharusnya menjadi pengayom yang mengutamakan dialog dua arah, bukan justru menutup diri dan memaksakan kehendak.
“Apa yang kita saksikan hari ini dari langkah Gubernur Sulsel bukanlah cerminan pemimpin yang bijak. Pemimpin itu sejatinya adalah pendengar yang baik bagi rakyatnya, bukan sosok yang abai terhadap kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Sharma dengan nada tinggi.
Aktivis perempuan ini menyoroti dua poin krusial. Pertama, kebijakan Pemprov dinilai tidak relevan dan tidak sinkron dengan kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di wilayah Luwu Raya.
Kedua, adanya indikasi kurangnya kepekaan sosial di mana kebijakan seringkali dipaksakan tanpa kajian dampak yang matang.
Sharma juga menyindir kebiasaan seremonial yang kerap dipertontonkan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, terutama kaum perempuan dan keluarga kecil yang terdampak ekonomi, sangat bergantung pada kebijakan yang pro-rakyat, bukan sekadar pencitraan.
“Kami butuh aksi nyata, bukan sekadar kebijakan di atas kertas yang tidak menyentuh substansi masalah. Citra kepemimpinan tidak bisa dibangun hanya dengan seremoni jika pada kenyataannya keluhan warga tetap tidak terjawab,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Sharma memberikan peringatan keras. Ia mendesak Gubernur untuk segera mengubah pola komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah.
“Gubernur harus mampu mendengar, atau masyarakat akan kehilangan kepercayaan total kepada pemerintah provinsinya sendiri,” pungkas Sharma.
