LiteX.co.id, Internasional – Jauh sebelum eskalasi besar-besaran meletus pada bulan Oktober 2023, lebih dari dua juta penduduk Palestina di Jalur Gaza sejatinya telah hidup terkurung di wilayah yang kerap dijuluki sebagai “penjara terbuka terbesar di dunia”.
Situasi yang sangat memprihatinkan ini diakui oleh banyak pengamat internasional sebagai bentuk hukuman kolektif yang berlangsung selama belasan tahun.
Akar krisis ini menguat pascapemilihan legislatif pada tahun 2006. Saat itu, otoritas Israel menahan dana bantuan internasional senilai 7,4 miliar dolar AS yang seharusnya disalurkan untuk mendukung rakyat Palestina.
Setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2007, blokade darat, laut, dan udara secara komprehensif mulai diberlakukan dengan dalih keamanan.
Kebijakan ini secara de facto menjadi hukuman bagi warga sipil Palestina, memicu penderitaan harian yang sering dideskripsikan sebagai “kematian perlahan”.
Akses pergerakan manusia dikunci rapat oleh Israel, yang turut dibantu oleh otoritas Mesir.
Warga sipil dilarang melintasi perbatasan kecuali untuk kasus kemanusiaan yang sangat langka.
Pasien yang membutuhkan perawatan darurat ke luar negeri sering kali dipaksa bepergian sendirian karena keluarga mereka ditolak izinnya.
Pembatasan ekstrem ini tidak hanya memecah belah keluarga, tetapi juga memutus kesempatan para atlet, seniman, hingga pelajar Gaza untuk berkiprah di dunia internasional.
Saat ini, situasinya jauh lebih mematikan. Dengan lebih dari 90 persen populasi terpaksa mengungsi akibat gempuran militer, pergerakan di dalam Gaza kini bukan sekadar dibatasi, melainkan sangat mengancam nyawa.
Kondisi fasilitas medis pun mengalami kehancuran yang mengerikan. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan PBB, sekitar 94 persen rumah sakit di Gaza telah rusak atau hancur sejak akhir tahun 2023.
Namun sejatinya, krisis medis ini telah menumpuk sejak 2007. Blokade ketat membatasi masuknya pasokan medis esensial dan suku cadang alat kesehatan.
Akibatnya, rumah sakit langganan kehabisan stok antibiotik, pereda nyeri, hingga obat kemoterapi, yang memaksa banyak pasien kanker menghentikan pengobatan mereka di tengah jalan.
Tak hanya sektor kesehatan, krisis hunian dan runtuhnya infrastruktur air, listrik, serta sanitasi telah mendera warga jauh sebelum tragedi 2023.
Ratusan ribu warga pernah kehilangan tempat tinggal pada serangan militer tahun 2014.
Sebelum tahun 2023, sekitar 78 persen pasokan air di Gaza sudah berstatus tidak layak konsumsi.
Ditambah dengan pemadaman listrik yang ekstrem, limbah mentah terpaksa dibuang langsung ke laut. Kini, kerusakan meluas secara eksponensial.
Sedikitnya 80 hingga 92 persen bangunan (lebih dari 250.000 struktur) telah rata dengan tanah, menyisakan 68 juta ton puing yang terkontaminasi material berbahaya.
Perekonomian lokal yang sebelumnya memiliki potensi mandiri dipaksa mati perlahan oleh pembatasan impor bahan baku dan larangan ekspor.
Sektor perikanan yang dahulu menjadi tulang punggung bagi 110.000 pekerja terus ditekan.
Meskipun ada kesepakatan batas melaut sejauh 20 mil laut pada 1995, militer Israel secara sepihak membatasinya hanya 3 hingga 15 mil laut, yang tak jarang diwarnai dengan penyitaan kapal dan penembakan nelayan.
Hal serupa dialami sektor pertanian. Gaza yang dahulu terkenal akan ekspor stroberi dan bunganya kini lumpuh akibat perampasan lahan subur yang dijadikan zona terlarang (no-go zones).
Kini, lebih dari 100.000 ton bom yang dijatuhkan telah menghancurkan 97 persen tanaman pohon dan 95 persen rumah kaca, memicu bencana ekosida yang mencemari tanah, udara, hingga air tanah.
Terlepas dari serangan bertubi-tubi, warga Palestina dikenal memiliki ketahanan intelektual luar biasa dengan tingkat melek huruf yang mencapai 95 persen.
Namun, blokade berkepanjangan membuat sekolah-sekolah kelebihan kapasitas. Kini, UNICEF dan UNRWA melaporkan bahwa 85 hingga 95 persen fasilitas pendidikan di Gaza, termasuk perpustakaan dan universitas, telah musnah seluruhnya.
Dampak domino dari pengepungan sejak 2007 ini membuat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita anjlok tajam hingga 37 persen, sementara tingkat pengangguran pemuda melonjak hingga 60 persen. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan tercatat menyentuh angka 65 persen.
Bencana kemanusiaan yang meletus saat ini merupakan akumulasi dari penderitaan panjang yang diabaikan dunia. Jalur Gaza dan Tepi Barat tidak bisa lagi menunggu.
Publik internasional didesak untuk segera mengambil tindakan nyata: mencabut blokade tanpa syarat, membuka akses penuh untuk bantuan makanan, obat-obatan, dan material rekonstruksi, serta menuntut pertanggungjawaban hukum atas indikasi kuat genosida.
Mengingat banyak pemerintahan di dunia dinilai gagal dan bahkan bekerja sama melanggengkan krisis ini, gerakan sipil seperti Global Sumud Flotilla (GSF) akhirnya mengambil sikap.
Mengakhiri rilis resminya, mereka menegaskan bahwa aksi maritim ini adalah panggilan darurat bagi kemanusiaan.
“Kini menjadi tugas masyarakat di mana pun untuk bertindak mencegah malapetaka yang lebih besar dan memulai jalan panjang pemulihan bagi Gaza. Itulah alasan mengapa kami berlayar,” tegas pernyataan resmi Global Sumud Flotilla.
