LiteX.co.id, Internasional – Video Wali Kota New York Zohran Mamdani yang mengumumkan keberhasilan pemerintahannya menutup kekurangan anggaran sebesar US$12 miliar kembali ramai dibagikan melalui TikTok dan sejumlah platform media sosial.
Dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp216 triliun.
Video aslinya dipublikasikan Pemerintah Kota New York pada Selasa (12/05/2026).
Dalam rekaman itu, Mamdani menyatakan kekurangan anggaran yang ditemukan saat dirinya mulai menjabat telah diturunkan menjadi nol tanpa membebankan penyelesaiannya kepada warga pekerja.
“Ketika kami mulai menjabat, kami menemukan defisit anggaran US$12 miliar. Hari ini, kami berhasil menurunkannya menjadi nol,” kata Mamdani dalam video di akun Facebook miliknya.
Mamdani dilantik sebagai wali kota pada Kamis (01/01/2026).
Dengan demikian, pengumuman pada 12 Mei tersebut disampaikan pada hari ke-132 masa pemerintahannya.
Namun, istilah defisit dalam pernyataan itu merujuk pada gabungan proyeksi kekurangan anggaran Kota New York untuk tahun fiskal 2026 dan 2027, bukan utang senilai US$12 miliar yang langsung dilunasi dengan pembayaran tunai.
Pemerintahan Mamdani pada Mei mengajukan rancangan anggaran eksekutif tahun fiskal 2027 senilai US$124,7 miliar.
Pemerintah kota menyatakan rancangan tersebut telah seimbang tanpa menaikkan pajak properti, memangkas layanan publik secara menyeluruh, atau mengambil dana dari cadangan jangka panjang kota.
“Banyak yang mengatakan satu-satunya jalan keluar adalah memangkas layanan dan menerapkan anggaran austeritas. Kami menolaknya,” ujar Mamdani dalam pemaparan anggaran resmi.
Rancangan itu kemudian dibahas bersama Dewan Kota New York.
Anggaran final senilai US$125,8 miliar akhirnya disetujui pada Selasa (30/06/2026), lengkap dengan tambahan cadangan sebesar US$350 juta.
Anggaran tersebut tetap mempertahankan pendanaan bagi taman kota, perpustakaan, bantuan transportasi, stabilitas perumahan, lembaga kebudayaan, pendidikan, dan sejumlah layanan untuk keluarga berpenghasilan rendah.
Ketua Dewan Kota New York Julie Menin mengatakan pemerintah kota tidak harus memilih salah satu antara disiplin fiskal dan investasi untuk masyarakat.
“New York tidak harus memilih antara tanggung jawab fiskal dan investasi bagi komunitas,” kata Menin dalam keterangan resmi Dewan Kota.
Salah satu langkah utama Mamdani adalah meminta seluruh instansi pemerintah kota menunjuk pejabat khusus penghematan atau Chief Savings Officer.
Dari pemeriksaan pengeluaran seluruh lembaga, pemerintah kota mengidentifikasi penghematan US$1,77 miliar untuk tahun fiskal 2026 dan 2027.
Nilai itu terdiri atas sekitar US$1,47 miliar inisiatif efisiensi dan lebih dari US$300 juta pengurangan belanja dari posisi pegawai yang belum terisi.
Pemerintah kota menemukan penghematan US$94 juta melalui reformasi pengadaan, termasuk penghentian sejumlah kontrak konsultan dan pengalihan pekerjaan kepada pegawai pemerintah.
Efisiensi lainnya mencakup US$28 juta dari modernisasi teknologi dan pengurangan biaya lisensi perangkat lunak serta US$24 juta dari pelepasan ruang yang tidak digunakan dan konsolidasi kontrak sewa kantor.
Pemerintah kota juga mengidentifikasi US$368 juta dari pengurangan pemborosan, lembur yang dinilai tidak diperlukan, dan program yang tidak lagi digunakan.
Sekitar US$947 juta lainnya diperoleh melalui perbaikan pengelolaan keuangan, penagihan pendapatan yang belum diterima, dan penyusunan perkiraan pengeluaran yang lebih akurat.
Common Dreams melaporkan penghematan itu antara lain dilakukan dengan memangkas kontrak teknologi dan perangkat lunak yang mahal, mengurangi luas ruang kantor pemerintah, melepas properti yang berlebihan, dan menekan pengeluaran lembur.
Salah satu kontrak teknologi milik Departemen Pelayanan Sosial dengan perusahaan konsultan McKinsey dihentikan.
Langkah tersebut diperkirakan menghemat sekitar US$9 juta per tahun.
“Pemerintah membayar terlalu mahal untuk pekerjaan dari kontraktor luar. Kami membawa lebih banyak pekerjaan itu kembali ke dalam pemerintah,” kata Mamdani dalam penjelasannya mengenai program penghematan.
Selain efisiensi operasional, pemerintahan Mamdani menargetkan penghematan tambahan sekitar US$1,2 miliar melalui perubahan pengelolaan pendidikan khusus, bantuan sewa, tempat penampungan tunawisma, dan pelaksanaan aturan ukuran kelas.
Pemerintah kota memperbaiki layanan pendidikan khusus untuk mengurangi perkara yang dikenal sebagai Carter cases.
Mekanisme tersebut memungkinkan keluarga siswa penyandang disabilitas memperoleh penggantian biaya sekolah swasta apabila sekolah negeri tidak mampu menyediakan layanan yang dibutuhkan.
Biaya perkara pendidikan khusus diproyeksikan mencapai US$1,5 miliar dalam satu tahun.
Pemerintah Mamdani menargetkan penghematan tahunan US$149 juta dengan memperluas layanan di sekolah negeri serta memperbaiki pengelolaan klaim.
Pemerintah negara bagian juga memberikan kelonggaran waktu pelaksanaan aturan pengurangan jumlah siswa dalam kelas.
Penundaan tenggat tersebut diperkirakan menghasilkan penghematan sekitar US$500 juta pada tahun fiskal 2027.
Perubahan juga dilakukan terhadap CityFHEPS, program bantuan sewa bagi warga yang keluar dari tempat penampungan tunawisma.
Pemerintah kota menyatakan reformasi itu tidak menghentikan penerbitan bantuan, tetapi memperketat pemeriksaan kewajaran sewa, data penerima, dan biaya perantara.
Langkah tersebut ditargetkan menghemat US$519 juta.
Bagian besar lain dari penyelesaian kekurangan anggaran berasal dari perubahan jadwal pembayaran kewajiban pensiun pemerintah kota.
Pemerintahan Mamdani memperpanjang jadwal pembayaran sebagian kewajiban pensiun untuk menciptakan pola pembayaran tahunan yang lebih stabil.
Kebijakan itu diperkirakan menghasilkan penghematan jangka pendek sebesar US$1,64 miliar pada tahun fiskal 2027.
Mamdani menegaskan restrukturisasi tersebut tidak mengurangi tunjangan pensiunan maupun hak pegawai yang masih aktif.
“Restrukturisasi ini tidak berdampak pada pensiunan, tunjangan mereka, atau manfaat masa depan pegawai,” katanya.
Kendati demikian, sejumlah pengamat fiskal menilai perubahan jadwal pembayaran itu pada dasarnya memindahkan sebagian kewajiban ke tahun-tahun berikutnya.
TIME mencatat rencana Mamdani sangat bergantung pada dukungan negara bagian dan penundaan pembayaran pensiun sehingga keberlanjutannya tetap perlu diawasi.
Penyelesaian kekurangan anggaran juga tidak hanya berasal dari efisiensi internal.
Pemerintah Negara Bagian New York memberikan dukungan tambahan sekitar US$4 miliar melalui bantuan langsung, perubahan aturan, dan sumber pendapatan baru.
Paket itu mencakup US$352 juta bantuan langsung, US$3,2 miliar dari persetujuan restrukturisasi pensiun dan kelonggaran aturan ukuran kelas, serta US$500 juta pendapatan baru dari pajak rumah kedua bernilai tinggi.
Pajak yang disebut pied-à-terre tax dikenakan terhadap penduduk nonpermanen yang memiliki rumah kedua di New York dengan nilai lebih dari US$5 juta.
Pemerintah kota juga mengusulkan pengurangan fasilitas kredit pajak untuk usaha tidak berbadan hukum yang sebagian besar dinikmati warga berpenghasilan lebih dari US$1 juta.
Kebijakan tersebut diproyeksikan menambah pendapatan sekitar US$68 juta setiap tahun.
Common Dreams menyebut dukungan negara bagian pada Mei melengkapi komitmen US$1,5 miliar yang telah diberikan sebelumnya, termasuk pembiayaan untuk program penitipan anak universal.
Meski anggaran tahun fiskal 2027 telah disahkan dalam kondisi seimbang, pencapaian itu tidak berarti seluruh risiko fiskal New York telah hilang.
Kantor Pengawas Keuangan Kota New York memperkirakan masih terdapat potensi kekurangan US$1,65 miliar pada tahun fiskal 2027 berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanjanya sendiri.
Kekurangan tersebut diperkirakan meningkat menjadi US$8,76 miliar pada 2028 dan US$9,49 miliar pada 2029.
Lembaga itu menilai sejumlah strategi penyelesaian anggaran bergantung pada kebijakan satu kali, dukungan tambahan dari negara bagian, serta penghematan pensiun jangka pendek yang belum tentu tersedia pada tahun-tahun berikutnya.
Kantor pengawas juga mencatat lebih dari US$600 juta target penghematan dalam rencana Mei belum dilengkapi rincian implementasi.
Target penghematan pada bantuan sewa, tempat penampungan, dan perkara pendidikan khusus juga dinilai memiliki risiko apabila perubahan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.
Karena itu, klaim Mamdani menutup defisit US$12 miliar dalam 132 hari lebih tepat dipahami sebagai keberhasilan menyeimbangkan rencana anggaran dua tahun melalui efisiensi, pendapatan baru, restrukturisasi pembayaran, dan dukungan negara bagian.
Pencapaian tersebut tetap signifikan karena anggaran final disahkan tanpa kenaikan pajak properti dan tanpa pemangkasan besar-besaran terhadap layanan publik.
Namun, kemampuan pemerintahannya mengatasi ketimpangan struktural pada tahun-tahun berikutnya masih akan menjadi ujian utama.
