LiteX.co.id, Nasional – Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$453,4 miliar pada triwulan II-2026, tumbuh 4,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat menjadi 30,6 persen.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan posisi ULN pada triwulan I-2026 sebesar US$433,4 miliar.
Pada periode tersebut, ULN Indonesia tumbuh 0,8 persen secara tahunan dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,5 persen.
Bank Indonesia (BI) dalam Siaran Pers No. 28/161/DKom yang dirilis Selasa (18/08/2026) menjelaskan, perkembangan ULN pada triwulan II-2026 dipengaruhi peningkatan utang luar negeri sektor publik, yang mencakup pemerintah dan bank sentral.
Pada saat yang sama, kontraksi ULN swasta tercatat lebih dangkal.
Meski nilai ULN meningkat, BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih sehat.
Salah satu indikatornya adalah dominasi ULN berjangka panjang yang mencapai 82,1 persen dari total ULN.
Dari keseluruhan ULN Indonesia, utang luar negeri pemerintah pada triwulan II-2026 tercatat sebesar US$216,3 miliar.
Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 2,9 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8 persen pada triwulan I-2026.
BI menyebut perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN).
Kondisi tersebut dikaitkan dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan hampir seluruh ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang.
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang,” kata Ramdan, dikutip dari ANTARA.
Menurut BI, pemerintah tetap memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk memperoleh pembiayaan yang efisien dan optimal.
ULN pemerintah juga digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk mendukung sektor produktif dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar ULN pemerintah digunakan untuk mendukung jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mendapat porsi 20,6 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
Selain pemerintah, peningkatan ULN sektor publik juga berasal dari bank sentral.
BI menyatakan kenaikan ULN bank sentral terutama didorong meningkatnya kepemilikan investor nonresiden terhadap Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Perkembangan tersebut berlangsung sejalan dengan operasi moneter pro-market yang dijalankan BI serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Laporan Kebijakan Moneter BI untuk triwulan II-2026 juga mencatat investasi portofolio asing selama periode tersebut membukukan net inflows sebesar US$8,5 miliar, terutama ditopang SBN dan SRBI.
Berbeda dengan sektor publik, utang luar negeri swasta masih mengalami kontraksi.
Posisi ULN swasta pada triwulan II-2026 tercatat US$194,6 miliar, turun 0,6 persen secara tahunan.
Kontraksi tersebut lebih dangkal dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,3 persen.
Penurunan terutama dipengaruhi ULN lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 3,4 persen secara tahunan.
Pada triwulan I-2026, ULN kelompok tersebut turun lebih dalam sebesar 6,3 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta paling banyak berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.
Empat sektor tersebut mencakup 79,4 persen dari keseluruhan ULN swasta.
Utang swasta juga didominasi tenor jangka panjang dengan porsi 75,7 persen.
Kenaikan posisi ULN ikut mendorong rasio utang luar negeri terhadap PDB.
Pada triwulan II-2026, rasio tersebut tercatat 30,6 persen, dibandingkan 29,5 persen pada triwulan I-2026.
Kendati rasio meningkat, BI menilai struktur ULN Indonesia masih sehat karena sebagian besar kewajiban merupakan utang jangka panjang.
BI dan pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN.
Penggunaan utang luar negeri juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.
Sementara itu, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) merupakan publikasi bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Data tersebut mencakup ULN pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan sektor swasta.
Dengan demikian, angka US$453,4 miliar merupakan total ULN Indonesia dan bukan seluruhnya utang pemerintah.
Utang luar negeri pemerintah pada triwulan II-2026 sendiri tercatat US$216,3 miliar.
