LiteX.co.id, Luwu – Praktisi hukum Jurimin Jufri, yang akrab disapa Bang Jur, menyoroti pembahasan APBD Perubahan di DPRD Kabupaten Luwu yang disebutnya berlangsung hanya dua hari.
Ia mempertanyakan kecukupan waktu untuk menelaah program, kegiatan, dan alokasi anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Jurimin, pembahasan yang berlangsung pada Selasa (29/09/2026) hingga Rabu (30/09/2026) tersebut berpotensi tidak memberikan ruang yang memadai untuk mengkaji seluruh usulan anggaran secara mendalam.
“Kalau pembahasannya hanya dua hari dan dipaksakan harus selesai, bagaimana mungkin semua program dan anggaran OPD bisa dikupas secara mendalam? Jangan sampai DPRD hanya datang, membahas sebentar, kemudian ketuk palu,” kata Jurimin.
Ia menilai pembahasan APBD Perubahan harus dilakukan secara cermat karena menyangkut penggunaan anggaran daerah dan kepentingan masyarakat.
Setiap usulan, menurutnya, perlu diperiksa dari sisi kebutuhan, dasar penganggaran, serta manfaatnya bagi warga.
Jurimin juga mempertanyakan dugaan keterlambatan pihak eksekutif dalam menyerahkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD.
Ia menduga kondisi tersebut turut mempersempit waktu pembahasan di DPRD.
“Eksekutif kenapa lambat menyerahkan? Jangan sampai keterlambatan itu justru membuat waktu pembahasan menjadi mepet sehingga banyak hal tidak sempat dikupas,” ujarnya.
Selain durasi pembahasan, Jurimin menyoroti tindak lanjut atas catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap sejumlah OPD.
Ia menyebut ada usulan yang mendapat sorotan, tetapi pembahasannya tetap berujung pada persetujuan.
Menurutnya, setiap catatan Banggar perlu dijawab dengan penjelasan yang memadai sebelum keputusan diambil.
“Kalau sudah ada yang disoroti Banggar, mestinya dibahas secara serius. Kalau pada akhirnya tetap ditetapkan tanpa ada penjelasan yang memadai, untuk apa DPRD duduk di parlemen? Jangan sampai marwah DPRD tidak ada lagi,” tegasnya.
Jurimin menekankan pentingnya fungsi pembahasan dan pengawasan DPRD terhadap kebijakan anggaran daerah.
Ia meminta anggota dewan memiliki ruang yang cukup untuk mengkritisi usulan serta meminta penjelasan dari pihak eksekutif.
“Ini bukan sekadar soal cepat atau lambatnya pembahasan. Ini menyangkut kualitas keputusan dan penggunaan uang rakyat. Kalau semua harus selesai dalam waktu yang sangat singkat, kualitas pembahasannya patut dipertanyakan,” katanya.
Ia meminta DPRD Luwu, yang dipimpin Ahmad Gazali, tetap menjalankan fungsi kritis dalam pembahasan APBD Perubahan.
Setiap program dan alokasi anggaran, menurutnya, harus memiliki dasar yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan. (echa)
