LiteX.co.id, Nasional – Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil berlangsung di sejumlah kawasan Jakarta, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), organisasi mahasiswa, serta kelompok masyarakat sipil tersebut membawa lima tuntutan utama.
Salah satunya mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Demonstrasi berlangsung di sejumlah titik, antara lain kawasan Tugu Proklamasi, Tugu Tani, dan sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Berdasarkan laporan detikcom pada pukul 15.45 WIB, massa mahasiswa terlihat membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan kawasan IRTI Monas.
Massa juga menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Menteng, sambil menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.
Aparat kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah lokasi.
Arus lalu lintas di beberapa ruas jalan sekitar kawasan aksi mengalami gangguan akibat penutupan dan pengalihan kendaraan.
Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurutnya, penanganan karhutla menjadi salah satu tuntutan utama karena kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan dampak bagi masyarakat serta lingkungan.
“Yang pertama adalah untuk menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional dan untuk memulihkan ekosistem di sana tentunya, ya,” kata Fathimah, sebagaimana dikutip dari Warta Ekonomi, Selasa (20/10/2026).
Selain persoalan karhutla, mahasiswa meminta pemerintah membenahi kebijakan ekonomi yang dinilai belum mampu mengatasi ketimpangan sosial.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan perlindungan kebebasan sipil.
Massa meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang menurut mereka mempersempit ruang demokrasi serta mengurangi keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Mahasiswa juga mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara pada sektor pendidikan, demonstran meminta penurunan biaya pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.
Lima tuntutan tersebut menjadi pokok aspirasi BEM UI dan elemen masyarakat yang mengikuti demonstrasi di kawasan Tugu Tani.
Jumlah kelompok yang bergabung dalam demonstrasi di Tugu Tani bertambah menjelang sore.
Berdasarkan laporan Akurat.co pada pukul 17.17 WIB, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bergabung dengan aksi BEM UI dan Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar).
Kehadiran berbagai kelompok mahasiswa tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan Tugu Tani, terutama pada ruas jalan yang mengarah ke Monas.
Kendaraan roda dua dan roda empat dilaporkan tidak dapat melintas di sejumlah bagian jalan ketika polisi melakukan penutupan akses menuju kawasan Monas.
Kepadatan tersebut merupakan perkembangan dari kondisi sebelumnya.
Dalam laporan detikcom sekitar pukul 16.00 WIB, lalu lintas di sekitar Tugu Tani masih terpantau normal.
Selain menyampaikan orasi, sejumlah peserta demonstrasi membawa spanduk dan poster yang menyoroti kebakaran hutan, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi masyarakat.
Massa juga menyuarakan tuntutan agar penanganan karhutla dilakukan secara serius, termasuk pemulihan ekosistem di wilayah terdampak.
Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 9.505 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan masyarakat dan aksi penyampaian pendapat di wilayah hukumnya.
Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto yang diberitakan IDN Times, personel pengamanan terdiri atas 7.660 anggota Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan 170 petugas pengamanan dalam.
Polda Metro Jaya juga mencatat terdapat 26 kegiatan penyampaian aspirasi yang tersebar di sejumlah kawasan Jakarta.
Lokasi kegiatan meliputi Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, kawasan DPR/MPR RI, serta sejumlah kementerian dan lembaga.
Budi menjelaskan bahwa dari 47 elemen yang terdata akan menyampaikan aspirasi, hanya dua elemen yang mengajukan surat pemberitahuan kepada kepolisian, yakni BEM UI dan Universitas Jayabaya.
“Ya, kami jawab. Dari 47 elemen ataupun 26 titik penyampaian aspirasi di muka umum, hanya dua elemen yang mengajukan pemberitahuan,” kata Budi, sebagaimana dikutip dari Okezone.
Menurutnya, pemberitahuan kegiatan diperlukan agar kepolisian dapat mempersiapkan pengamanan dan mengantisipasi dampak terhadap kegiatan masyarakat.
Kepolisian juga belum dapat memastikan jumlah keseluruhan peserta demonstrasi karena pergerakan massa masih berubah sepanjang hari.
Demonstrasi di kawasan Tugu Tani dan Monas turut berdampak terhadap layanan transportasi umum di Jakarta.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian terhadap enam rute bus pada Selasa (20/10/2026) sore.
Berdasarkan keterangan Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, yang diberitakan Akurat.co pukul 17.56 WIB, penyesuaian tersebut meliputi perpendekan dan pengalihan rute.
Tiga rute yang mengalami perpendekan adalah 6B Ragunan–Balai Kota melalui Semanggi, 6A Ragunan–Balai Kota melalui Kuningan, serta 1A Balai Kota–Pantai Maju.
Sementara tiga rute lainnya mengalami pengalihan, yakni 2A Pulo Gadung–Rawa Buaya, rute 2 Pulo Gadung–Monas, dan 1P Senen–Blok M.
Penyesuaian tersebut menyebabkan sejumlah halte dan titik pemberhentian di kawasan Balai Kota, Monas, serta IRTI tidak dilayani sementara.
“Layanan akan kembali disesuaikan secara kondisional, mengikuti situasi lalu lintas di lapangan,” kata Ayu.
Transjakarta meminta penumpang memantau perkembangan layanan melalui saluran informasi resmi perusahaan sebelum melakukan perjalanan.
Salah satu tuntutan utama demonstran, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, berbeda dengan sikap pemerintah yang disampaikan sehari sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih memiliki kemampuan menangani kebakaran hutan dan lahan melalui pengerahan sumber daya nasional.
Menurut Dudung, penanganan karhutla masih dapat dilakukan dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan instansi terkait.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang menerima bantuan internasional dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan operasional di lapangan.
Di sisi lain, demonstran menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih kuat terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk memulihkan lingkungan yang terdampak.
Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hingga laporan yang terbit sekitar pukul 17.56 WIB, dampak demonstrasi telah terlihat pada arus kendaraan dan operasional sejumlah rute Transjakarta.
Aparat kepolisian masih menyiapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas sesuai kondisi masing-masing lokasi.
Belum diperoleh data resmi yang memastikan jumlah keseluruhan demonstran, korban luka, ataupun orang yang diamankan dalam rangkaian aksi pada Selasa (20/10/2026).
Belum ada pula keterangan menyeluruh yang memastikan seluruh aksi di Jakarta telah berakhir.
Pemerintah dan aparat terkait masih perlu memberikan pembaruan mengenai situasi keamanan, kondisi lalu lintas, serta tindak lanjut terhadap tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Demonstrasi tersebut menjadi salah satu momentum penyampaian kritik publik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dua tahun menjabat sejak 20 Oktober 2024.
