LiteX.co.id, Nasional – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup keduanya pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua setengah jam dan membahas keinginan Gibran untuk mundur dari kursi wakil presiden.
Menurut Prasetyo, niat pengunduran diri itu berkaitan dengan dinamika politik dan hukum setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
“Beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir detikNews, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Ia memastikan Presiden tidak memberikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
Prabowo justru menyampaikan sejumlah saran kepada Gibran terkait persoalan yang tengah dihadapinya.
Dalam pembicaraan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo menjelaskan, pembuktian tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas bersama Presiden di tengah polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mengikuti Pemilihan Presiden 2024.
Niat pengunduran diri Gibran muncul setelah dua lembaga peradilan mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya.
Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA atas nama Gibran.
Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan pada 2019 tidak sah.
Sebelumnya, MK dalam pertimbangan putusannya pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara yang diperiksanya.
Persoalan tersebut kemudian memicu pembahasan di DPR, termasuk munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait kelayakan Gibran menduduki jabatan wakil presiden.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa pagi, sebelum konferensi pers Istana, Puan menyebut Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
