LiteX.co.id, Nasional – Gibran Rakabuming Raka berpotensi menerima uang pensiun sebesar Rp20,16 juta per bulan serta sejumlah fasilitas negara setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026).
Meski tidak menyelesaikan masa jabatan hingga 2029, Gibran tetap memiliki hak keuangan dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden sepanjang pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat.
Mengacu pada Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Besaran gaji pokok tertinggi tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp5.040.000 per bulan.
Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Angka itu sekaligus menjadi dasar pensiun pokok yang berpotensi diterima Gibran setelah resmi berhenti dengan hormat.
Namun, jumlah tersebut merupakan pensiun pokok, bukan keseluruhan penghasilan yang mencakup tunjangan dan fasilitas lainnya.
Selain uang pensiun, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas yang pembiayaannya ditanggung negara.
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian tunjangan sesuai peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
Tidak hanya itu, biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya juga ditanggung negara sesuai ketentuan undang-undang.
Fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak administratif yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden setelah mengakhiri masa jabatannya dengan hormat.
Fasilitas lain yang diatur dalam undang-undang adalah penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh sebuah rumah kediaman.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan rumah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.
Dalam aturan tersebut, rumah kediaman diberikan satu kali, termasuk bagi mantan presiden atau wakil presiden yang menjabat lebih dari satu periode.
Pengadaan rumah dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, sedangkan penetapan pemberiannya dilakukan melalui keputusan Menteri Sekretaris Negara.
Selain rumah, mantan wakil presiden juga disediakan kendaraan bermotor milik negara beserta pengemudinya.
Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudinya menjadi tanggungan negara.
Undang-undang yang sama juga memberikan hak kepada mantan presiden dan wakil presiden untuk mempunyai staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Artinya, penyerahan surat pengunduran diri belum dengan sendirinya memastikan seluruh hak tersebut langsung dibayarkan.
Status dan tanggal pemberhentian perlu ditetapkan terlebih dahulu melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa lamanya masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun mantan presiden maupun wakil presiden.
Setiap pemberhentian pada prinsipnya diperlakukan sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Sementara itu, Pasal 10 mengatur penghentian pembayaran pensiun apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden, dengan waktu penghentian mengikuti ketentuan pasal tersebut.
Gibran sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pertemuan bersama Gibran berlangsung sekitar 20 menit.
“Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani dalam konferensi pers..
Muzani menyebut Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut.
MPR selanjutnya akan menjalankan tahapan ketatanegaraan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri serta memproses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
