LiteX.co.id, Nasional – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Angka tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski mengalami defisit ratusan triliun rupiah, pemerintah memastikan kondisi keuangan negara masih berada dalam jalur perencanaan fiskal yang telah ditetapkan.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara, on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
Pendapatan tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 15,6 persen secara tahunan.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut membuat APBN mencatatkan defisit sekitar Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Suahasil menjelaskan bahwa kondisi defisit tidak serta-merta menunjukkan pemerintah mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi pada perusahaan.
Menurutnya, APBN sejak awal memang disusun dengan belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara untuk mendukung berbagai program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
“APBN itu enggak ada urusan untung atau rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa.
Pemerintah menilai posisi defisit sebesar 1,47 persen terhadap PDB masih sesuai dengan proyeksi fiskal hingga akhir tahun.
Dalam pemaparan tersebut, Suahasil menyebut defisit APBN diproyeksikan mencapai 2,85 persen terhadap PDB pada akhir 2026.
Pemerintah juga berupaya mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen terhadap PDB sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Dari sisi pendapatan, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan mencapai Rp2.064 triliun hingga Oktober 2026.
Jumlah tersebut tumbuh 20,8 persen secara tahunan dan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp551,8 triliun.
Realisasi PNBP tersebut tumbuh 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan telah mencapai sekitar 120,2 persen dari target APBN 2026.
Capaian pendapatan negara menjadi salah satu faktor penting yang terus dipantau pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal menjelang penutupan tahun anggaran.
Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2026 tercatat mencapai Rp2.343,6 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun serta belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp1.104,5 triliun.
Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp653,6 triliun.
Transfer ke daerah merupakan bagian dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat daerah.
Sementara itu, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 masih mencatatkan surplus sebesar Rp114,8 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Surplus tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara masih lebih besar daripada belanja negara apabila pembayaran bunga utang tidak diperhitungkan.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, pemerintah masih memiliki ruang belanja sebesar Rp945,2 triliun untuk periode November hingga Desember.
Kementerian Keuangan meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Suahasil menjelaskan, penyerapan anggaran biasanya meningkat menjelang akhir tahun seiring penyelesaian kontrak pekerjaan dan pembayaran berbagai program pemerintah.
Namun, percepatan realisasi anggaran tetap harus memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
“Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” ujar Suahasil.
Pemerintah berharap percepatan belanja prioritas dapat mendukung aktivitas perekonomian sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai perencanaan.
