Don't Show Again Yes, I would!

Baju Seragam Sekolah Gratis Luwu Tembus 5 M, Penyaluran Molor, Orang Tua Tetap Rogoh Kocek Sendiri

Program seragam sekolah gratis di Luwu senilai Rp5 miliar disorot karena keterlambatan distribusi yang membebani orang tua siswa.

LiteX.co.id, Luwu – Program baju seragam sekolah gratis Pemerintah Kabupaten Luwu yang menelan anggaran lebih dari Rp5 miliar kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, program yang seharusnya meringankan beban ekonomi orang tua siswa justru kerap tidak tepat waktu.

Akibat keterlambatan penyaluran, orang tua terpaksa tetap mengeluarkan uang sendiri untuk membeli seragam sekolah anaknya.

Anggota DPRD Luwu dari Fraksi Golkar, Sul Arrahman, secara tegas menyoroti persoalan tersebut.

Ia mengusulkan agar mekanisme penganggaran dan penyaluran bantuan seragam dievaluasi, bahkan menyarankan agar anggarannya dihibahkan melalui Dinas Sosial berupa uang agar proses penyaluran lebih mudah dan tidak lagi berkutat pada persoalan teknis ukuran pakaian di Dinas Pendidikan.

Persoalan ini mencuat dalam pembahasan anggaran tahun 2027 di DPRD Luwu, Kecamatan Belopa, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Luwu, Andi Mammang, didampingi anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Summang.

Menurutnya, keterlambatan pembagian seragam justru membuat orang tua tetap harus mengeluarkan biaya yang seharusnya bisa dihemat melalui program pemerintah.

“Pada dasarnya orang tua pasti akan membelikan pakaian seragam anaknya. Kalau pakaian seragam terlambat, ending-nya tetap saja orang tua yang akan belikan anaknya. Ya, keluar lagi uang orang tua,” tegas suami dari dr. Specialis mata Fahmyanti Arsy ini.

Program baju gratis pada masa pemerintahan Patah-Deviyanti (Pata-Devy) ini diketahui telah memasuki penyaluran ketiga kalinya.

Namun, persoalan keterlambatan distribusi masih menjadi catatan yang perlu dievaluasi.

Padahal, anggaran yang disiapkan pemerintah daerah tidak sedikit.

Untuk setiap murid SD dialokasikan Rp522.000 guna pengadaan dua set pakaian seragam.

Sementara untuk siswa SMP, anggarannya mencapai Rp1.300.000 per siswa untuk dua set pakaian.

Jika diakumulasikan untuk seluruh siswa penerima di Kabupaten Luwu, kebutuhan anggaran program tersebut mencapai lebih dari Rp5 miliar.

Ironisnya, ketika tahun ajaran baru dimulai, seragam gratis tersebut terkadang belum juga diterima siswa.

Orang tua akhirnya tidak punya pilihan selain membeli seragam terlebih dahulu agar anak mereka bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan pakaian sekolah yang layak.

Situasi ini membuat tujuan program bantuan menjadi tidak maksimal.

Pemerintah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk meringankan beban orang tua, tetapi karena distribusi terlambat, pengeluaran justru lebih dahulu ditanggung oleh keluarga siswa.

Kadis Pendidikan Kabupaten Luwu , Andi Palanggi, yang diwawancara usai mengikuti pembahasan, keterlambatan penyaluran disebut disebabkan proses verifikasi data yang harus dilakukan secara cermat.

Dinas Pendidikan perlu mengecek data siswa melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), setelah menerima usulan ukuran seragam dari masing-masing sekolah.” Inilah kendalanya karena data murid dan siswa yang telah diusulkan kami haru pastikan lagi apakah benar ada di dapodik”ungkap adik kandung dari Ketua Fraksi PDIP ini.

Sembari menunggu seragam selesai diproses dan disalurkan, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa siswa diperbolehkan menggunakan pakaian sehari-hari atau pakaian bebas untuk sementara waktu.

Namun, solusi tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan utama.

Sebab, kebutuhan seragam tetap harus dipenuhi orang tua ketika anak mulai masuk sekolah.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *