Don't Show Again Yes, I would!

Wahyu Napeng Usulkan Pengusaha Lokal Luwu Dilibatkan Cetak Seragam Gratis, Anggaran Tembus Rp5 Miliar

DPRD Luwu mendesak pemerintah daerah melibatkan konveksi lokal dalam pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp5 miliar untuk menggerakkan ekonomi daerah.

LiteX.co.id, Luwu – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu, Wahyu Napeng, meminta agar pengadaan seragam sekolah gratis Pemerintah Kabupaten Luwu melibatkan pengusaha konveksi lokal.

Ia menilai, anggaran pengadaan seragam yang mencapai lebih dari Rp5 miliar seharusnya juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di Kabupaten Luwu.

Usulan tersebut disampaikan Wahyu Napeng dalam pembahasan anggaran tahun 2027 di DPRD Luwu, Kecamatan Belopa, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11).

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu secara khusus menyoroti proses pencetakan seragam sekolah yang selama ini disebut dikerjakan di Makassar.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan konveksi lokal di Belopa sebagai pelaksana produksi seragam tersebut.

“Selama ini kan dibuat di Makassar, kenapa tidak dibuat di konveksi di Belopa saja,” ungkap Wahyu Napeng.

Menurutnya, pengadaan seragam sekolah dengan anggaran miliaran rupiah tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pakaian siswa.

Program tersebut juga dapat menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pengusaha lokal.

Apalagi, kebutuhan anggaran program seragam gratis di Kabupaten Luwu mencapai lebih dari Rp5 miliar.

Untuk setiap siswa SD dialokasikan Rp522.000 untuk dua set pakaian, sedangkan siswa SMP mendapatkan alokasi Rp1.300.000 per siswa untuk dua set pakaian.

Program baju gratis yang menjadi salah satu program pemerintahan Patah-Deviyanti (Pata-Devy) tersebut kini telah memasuki penyaluran ketiga kalinya.

Namun, selain persoalan pemberdayaan pengusaha lokal, pembahasan juga menyinggung efektivitas penyaluran seragam yang selama ini kerap terlambat.

Tidak jarang seragam baru diterima siswa ketika tahun ajaran baru sudah berjalan.

Akibatnya, orang tua tetap harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli seragam agar anak-anak mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan pakaian sekolah.

Keterlambatan tersebut disebut berkaitan dengan proses verifikasi data penerima.

Dinas Pendidikan harus memastikan data siswa melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), setelah menerima usulan ukuran seragam dari masing-masing sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa pengecekan kembali diperlukan untuk memastikan siswa yang diusulkan sekolah benar-benar terdaftar dalam Dapodik.

“Inilah kendalanya, karena data murid dan siswa yang telah diusulkan harus kami pastikan lagi apakah benar ada di Dapodik,” ungkapnya.

Sembari menunggu proses pengadaan dan penyaluran seragam rampung, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa siswa diperbolehkan menggunakan pakaian sehari-hari atau pakaian bebas untuk sementara waktu.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *