LiteX.co.id, Lutim – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, didampingi Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte.
Acara berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (5/6/2025).
Luwu Timur menerima LHP LKPD bersama sejumlah daerah lain di Sulsel yang juga meraih opini serupa, termasuk Sinjai, Barru, Pinrang, Maros, dan Bulukumba.
“Alhamdulillah, tahun ini kami kembali meraih opini WTP. Ini merupakan yang ke-13 kalinya secara keseluruhan dan ke-11 kali berturut-turut,” ujar Irwan Bachri Syam usai menerima laporan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk DPRD dan tim auditor, atas kerja sama dalam menyempurnakan laporan keuangan daerah.
Irwan menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar target administratif, melainkan hasil dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Kami tidak semata-mata mengejar WTP. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem tata kelola yang benar. Jika itu dilakukan, WTP akan mengikuti,” tambahnya.
Bupati juga menekankan bahwa laporan keuangan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah secara lebih terarah dan efisien.
Sementara itu, Kepala BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP mencerminkan kepatuhan terhadap empat aspek utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas pengendalian internal.
“BPK melakukan audit interim dan rinci guna memastikan transparansi laporan. Semua temuan telah dikomunikasikan kepada kepala daerah,” katanya.
Meski begitu, Winner juga menyoroti masih adanya tantangan di beberapa daerah, seperti pengelolaan aset yang belum optimal hingga kegiatan yang tidak direncanakan secara memadai.
Namun, Luwu Timur menjadi contoh daerah yang mampu menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan.
Ia berharap hasil pemeriksaan ini menjadi bahan introspeksi dan dorongan untuk terus meningkatkan layanan publik dan efisiensi anggaran.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat Pemkab Luwu Timur seperti Plh. Kepala BKAD, Awaluddin Anwar, Kepala Bapenda, Muhammad Said, Inspektur, Salam Latif, Kepala Dinas Nakertrans, Kamal Rasyid, dan Plt. Kabag Prokopim, Agus Thobrani.
