LiteX.co.id, Lutim – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk menyelesaikan permasalahan terkait penataan tenaga non-ASN sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Rakor ini berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Lutim, Selasa (07/01/2024), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Bahri Suli.
Dalam arahannya, Bahri Suli menegaskan perlunya pengendalian data tenaga non-ASN yang ada saat ini.
“Pengusulan penambahan atau penggantian tenaga non-ASN untuk sementara dihentikan. Kita harus fokus pada penyelesaian data yang ada agar tidak semakin bertambah,” tegas Bahri.
Bahri juga menyampaikan bahwa kebijakan penataan tenaga non-ASN akan diarahkan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.
“Tenaga non-ASN yang tercatat dalam database BKN dan tidak memenuhi syarat pada seleksi tahap pertama akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap kedua,” ujarnya.
Selain itu, hasil rakor ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi Bupati untuk pengambilan keputusan strategis terkait edaran KemenPAN-RB, khususnya soal tenaga non-ASN dengan masa kerja di bawah dua tahun.
Asisten Administrasi Umum, Nursih Hariani, menekankan pentingnya validasi data tenaga non-ASN dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Data ini, menurutnya, akan menjadi dasar dalam pembahasan lebih lanjut dengan pihak KemenPAN-RB dan DPRD.
“Kita juga perlu memetakan dampak pemberhentian tenaga non-ASN dengan masa kerja di bawah dua tahun. Ini penting untuk memperkuat argumentasi dalam memperjuangkan mereka,” jelas Nursih.
Rakor ini turut dihadiri oleh para Kepala OPD, Kepala Bagian Organisasi, Kasubag Kepegawaian, serta Camat dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan solusi yang tepat dan komprehensif dalam menyikapi kebijakan penataan tenaga non-ASN.
