LiteX.co.id, Politik – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.
Keputusan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY.
AHY menjelaskan, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, Partai Demokrat memutuskan tidak menyodorkan nama tertentu kepada Prabowo untuk dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan tersebut.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
Sikap tersebut sekaligus menjadi jawaban Demokrat di tengah berkembangnya pembahasan mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo hingga berakhirnya masa pemerintahan 2024–2029.
Sebelum mengumumkan keputusan tersebut, AHY mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi dilakukan melalui sambungan video pada Jumat pagi, ketika SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Menurut AHY, keputusan untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden telah mempertimbangkan ketentuan internal partai serta mekanisme konstitusional yang berlaku.
“Sikap ini sesuai konstitusi Partai Demokrat, telah saya konsultasikan pagi tadi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan Demokrat telah melalui konsultasi dengan pimpinan majelis tinggi partai sebelum disampaikan kepada publik.
Meski tidak mengajukan nama, Demokrat tetap menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon serta kewenangan MPR untuk menentukan wakil presiden terpilih.
Selain menyampaikan sikap partainya, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi politik tetap tenang selama proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung.
Ia meminta masyarakat memberikan ruang bagi mekanisme ketatanegaraan agar dapat berjalan sesuai aturan.
Menurut AHY, dinamika politik yang terjadi tidak boleh sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan nasional.
Pemerintahan, kata dia, harus tetap bekerja untuk memastikan pelayanan dan berbagai agenda pembangunan terus berjalan.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” ujarnya.
AHY juga mengingatkan agar berbagai spekulasi mengenai calon wakil presiden tidak mendahului proses yang telah ditentukan konstitusi.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
Ia kembali memastikan bahwa Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama, dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Presiden, sesuai kewenangannya,” kata AHY.
Sementara itu, MPR RI telah menetapkan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan wakil presiden pada Rabu (02/12/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa lembaganya akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden.
Kedua nama yang diajukan nantinya akan menjalani proses pemeriksaan administrasi dan verifikasi persyaratan sebelum mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.
MPR juga telah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc untuk mempersiapkan seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pengisian jabatan tersebut dilakukan menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
