LiteX.co.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif ambisius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terus menunjukkan perkembangan pesat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Hingga kini, lebih dari 650 ribu penerima manfaat telah dilayani di 31 provinsi melalui 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan pencapaian ini usai menghadiri rapat evaluasi di Istana Negara, Jumat (17/1).
“Alhamdulillah, dalam waktu 10 hari sejak dimulai, program ini telah menjangkau lebih dari 650 ribu penerima manfaat di berbagai daerah. Angka ini terus bertambah setiap hari,” ujar Dadan.
Pemerintah menargetkan 3 juta penerima manfaat pada April 2025 dan 6 juta penerima pada Agustus 2025.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan meningkatkan jumlah dapur MBG yang kini berjumlah 190 unit menjadi 937 unit pada akhir Januari 2025.
Namun, tantangan masih menghadang, termasuk kebutuhan anggaran tambahan. Saat ini, anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 hanya mampu menjangkau 15–17,5 juta penerima manfaat.
Untuk memenuhi target 82,9 juta penerima hingga tahun 2029, BGN memperkirakan tambahan Rp100 triliun dibutuhkan.
“Kami terus mengupayakan percepatan, terutama karena banyak anak-anak yang bertanya kepada orang tua mereka, ‘Kenapa saya belum mendapat makan dari Bapak Prabowo sementara teman-teman saya sudah?’ Hal ini sangat mengusik hati beliau,” ungkap Dadan.
Keberhasilan MBG tidak lepas dari kontribusi ahli gizi yang ditempatkan di setiap SPPG.
Mereka memastikan kebutuhan nutrisi individu terpenuhi, termasuk menyesuaikan menu untuk anak-anak dengan kondisi khusus.
“Di Bojong Koneng, misalnya, ada anak yang fobia nasi. Kami menyediakan alternatif yang sesuai. Hal serupa diterapkan di SLB dan daerah dengan alergi makanan tertentu, seperti Papua,” kata Dadan.
Program ini juga melibatkan UMKM, petani, dan peternak lokal dalam rantai pasok. Hingga saat ini, 140 UMKM telah berpartisipasi, dan jumlahnya terus bertambah.
Selain memberikan manfaat nutrisi, program ini diharapkan mendorong perekonomian lokal.
Dukungan lintas sektor, termasuk dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan TNI-Polri, memastikan kelancaran pelaksanaan MBG.
Selain itu, infrastruktur distribusi dan kebersihan dapur diawasi ketat untuk menjaga kualitas makanan.
Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, menekankan bahwa program ini bukan hanya untuk penerima manfaat langsung, tetapi juga sebagai katalis ekonomi.
“Program ini dirancang untuk membangun generasi unggul sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Dengan angka penerima manfaat yang terus bertambah, program MBG menjadi tonggak bersejarah dalam upaya peningkatan gizi nasional, memprioritaskan ibu hamil, balita, siswa, dan santri di seluruh Indonesia.