LiteX.co.id, Luwu – Gelombang dukungan untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya semakin menguat dan tak terbendung.
Aspirasi besar rakyat Tana Luwu ini kembali mendapatkan legitimasi moral dan politik dalam sebuah pertemuan strategis yang berlangsung di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, pada Senin (19/01/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yang Mulia Datu Luwu, La Maradang Mackulau, menerima kunjungan Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Tana Luwu, Capt. Yonathan Tambing.
Kedua tokoh sentral ini menyatukan visi dan menegaskan komitmen penuh mereka untuk mengawal terwujudnya Provinsi Luwu Raya sebagai entitas pemerintahan yang mandiri.
Datu Luwu, La Maradang Mackulau, dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan provinsi ini bukan sekadar wacana politik kontemporer, melainkan sebuah amanah sejarah dari para leluhur yang wajib dituntaskan.
Ia memperingatkan agar persatuan Wija To Luwu (masyarakat Luwu) tidak terpecah belah oleh kepentingan sesaat.
“Wilayah Tana Luwu jangan dipecah-pecah. Tidak ada pilihan lain selain bersatu dalam satu ikatan provinsi. Dengan adanya provinsi sendiri, kita memiliki kewenangan penuh untuk mengelola potensi dan kekayaan alam kita, sehingga hasilnya dapat dinikmati rakyat, bukan lagi didikte atau dikelola oleh pihak luar,” tegas Datu Luwu.
Lebih jauh, Andi Maradang Mackulau menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan elemen masyarakat di empat wilayah, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, untuk solid.
Ia meminta semua pihak menunjukkan kepada nasional bahwa Tana Luwu adalah wilayah yang berbudaya, bermartabat, dan layak berdiri sebagai provinsi.
Senada dengan seruan Datu, Ketua Umum IKAT Tana Luwu, Capt. Yonathan Tambing, menyatakan bahwa organisasinya bersama Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) berdiri di garda terdepan mendukung perjuangan ini.
Menurutnya, pemekaran ini adalah utang sejarah yang harus dibayar.
“Gagasan ini bukan hal baru. Sejarah mencatat perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya sudah digagas sejak masa pemerintahan Raja Kedatuan Luwu, Sri Paduka Andi Djemma, pada rentang tahun 1953 hingga 1963. Ini lahir dari kebutuhan mendesak akan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Tana Luwu,” jelas Capt. Yonathan.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan pembentukan provinsi ini terletak pada sinergi para pemimpin daerah.
Tanpa kekompakan, cita-cita besar tersebut akan sulit terwujud. Ia mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai salah satu syarat administratif utama menuju provinsi.
“Kita harus mempererat silaturahmi, menyatukan tekad, dan memperkokoh semangat bersama demi terwujudnya Provinsi Luwu Raya. Sinergi antara empat kepala daerah di Tana Luwu sangat menentukan keberhasilan perjuangan ini, termasuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah,” ujarnya.
Capt. Yonathan menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk fokus melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu.
Pertemuan di Istana Kedatuan ini menjadi simbol kuat bahwa elemen adat dan organisasi kemasyarakatan di Tana Luwu telah satu suara dalam menuntut kesejahteraan dan kemandirian melalui pembentukan Provinsi Luwu Raya.
