LiteX.co.id, Internasional – Gelombang demonstrasi besar-besaran melanda sejumlah negara Eropa pada pertengahan Oktober 2026.
Aksi yang berlangsung di Prancis, Italia, Belgia, Portugal, hingga Albania dipicu berbagai persoalan, mulai dari mahalnya biaya hidup, krisis perumahan, biaya pendidikan, hingga dugaan korupsi dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Sebagian aksi berlangsung damai.
Namun, demonstrasi di Prancis, Italia, Belgia, dan Albania juga diwarnai bentrokan dengan kepolisian, pembakaran fasilitas publik, serta perusakan dan penjarahan pertokoan.
Berdasarkan laporan Reuters, AFP, dan Associated Press, rangkaian demonstrasi tersebut mencapai salah satu puncaknya pada Sabtu (17/10/2026) dan berlanjut di beberapa wilayah hingga Senin (19/10/2026).
Meski berlangsung dalam periode yang berdekatan, aksi di berbagai negara tersebut tidak seluruhnya merupakan bagian dari satu gerakan terkoordinasi.
Setiap negara menghadapi persoalan domestik dengan tuntutan dan tingkat eskalasi yang berbeda.
Prancis menjadi negara dengan salah satu gelombang kerusuhan terbesar dalam rangkaian demonstrasi tersebut.
Aksi yang awalnya digerakkan pelajar untuk memprotes buruknya kondisi pendidikan berkembang menjadi demonstrasi nasional mengenai mahalnya biaya hidup dan menurunnya kualitas pelayanan publik.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi pada Sabtu (17/10/2026).
Sementara itu, serikat buruh CGT memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 800.000 orang.
Kerusuhan kemudian pecah di Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, dan sejumlah kota lainnya.
Kelompok perusuh bertopeng merusak etalase toko, menjarah barang dagangan, membakar kendaraan, serta menyerang fasilitas pemerintah.
Di Limoges, sebuah bangunan balai kota bersejarah mengalami kerusakan berat akibat kebakaran.
Kepolisian menggunakan gas air mata dan meriam air untuk menghadapi kelompok yang menyerang petugas serta melakukan perusakan.
Dalam laporan terbaru pada Senin (19/10/2026), lebih dari 2.500 orang telah ditangkap, sementara hampir 1.000 anggota aparat keamanan mengalami luka-luka.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengakui adanya kegagalan aparat dalam mengantisipasi dan mengendalikan kerusuhan.
Dalam keterangannya yang dilaporkan AFP, Nuñez menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa mengabaikan kenyataan hilangnya kendali keamanan ketika ratusan toko menjadi sasaran penjarahan.
Ia juga mengakui jumlah personel yang dikerahkan belum mencukupi untuk menghadapi kelompok perusuh di sejumlah kota besar.
Nuñez bahkan mengajukan pengunduran diri menyusul kerusuhan tersebut.
Namun, Presiden Emmanuel Macron menolaknya dan memerintahkan evaluasi terhadap kelemahan perencanaan keamanan serta intelijen.
Pemerintah Prancis juga menyiapkan langkah pengamanan baru untuk mengantisipasi kerusuhan susulan.
Kerusuhan serupa terjadi di Italia, terutama di Milan, ketika demonstrasi menentang perang dan meningkatnya biaya hidup berubah menjadi bentrokan dengan aparat.
Pada Sabtu (17/10/2026), kelompok bertopeng melempar batu, merusak fasilitas umum, membakar barikade, serta menjarah sejumlah toko di pusat Kota Milan.
Kawasan Piazza del Duomo yang biasanya dipadati pengunjung dan wisatawan sempat dikosongkan ketika bentrokan berlangsung.
Petugas kepolisian menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok perusuh.
Menurut laporan Associated Press yang mengutip kantor berita Italia LaPresse, sedikitnya dua anggota polisi terluka dan sekitar 50 demonstran sempat diamankan dalam peristiwa tersebut.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam tindakan kekerasan dan menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merusak fasilitas publik.
“Berdemonstrasi adalah hak. Membakar kota-kota kita bukanlah hak,” kata Meloni melalui akun media sosial X.
Meloni juga mengecam kelompok yang menurutnya memanfaatkan demonstrasi untuk menciptakan kekacauan dan menyerang aparat keamanan.
Sementara itu, Wali Kota Milan Giuseppe Sala mengakui bahwa tuntutan para demonstran dapat dipahami.
Namun, ia menolak tindakan kekerasan terhadap petugas dan perusakan fasilitas kota.
Ketegangan di Milan berlanjut pada Minggu (18/10/2026), dengan bentrokan kembali terjadi antara sebagian demonstran dan aparat.
Aksi protes serta bentrokan juga dilaporkan di sejumlah kota Italia lainnya, termasuk Bologna.
Demonstrasi turut mengguncang Belgia, terutama ibu kota Brussels.
Ratusan pengunjuk rasa yang sebagian besar berasal dari kalangan muda turun ke jalan pada Sabtu (17/10/2026) untuk memprotes meningkatnya biaya pendidikan serta perubahan kebijakan yang dikhawatirkan akan membatasi akses masyarakat terhadap perguruan tinggi.
Aksi yang awalnya merupakan penyampaian aspirasi kemudian berubah menjadi bentrokan ketika sejumlah demonstran melempar benda ke arah polisi dan membalikkan sebuah kendaraan.
Petugas menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mengendalikan situasi.
Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin mengecam tindakan kekerasan yang terjadi di tengah demonstrasi.
Melalui platform X, Quintin menyatakan bahwa situasi di Brussels telah melampaui aksi unjuk rasa biasa.
Pemerintah Belgia menyatakan aparat akan menggunakan langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban.
Selain Brussels, demonstrasi juga berlangsung di Liège, dengan tuntutan yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan akses terhadap fasilitas pembelajaran.
Berbeda dengan kerusuhan di Prancis dan Italia, demonstrasi besar di Portugal lebih menonjolkan tuntutan ekonomi dan hak atas perumahan.
Ribuan pekerja, mahasiswa, dan kelompok masyarakat turun ke jalan di Lisbon, Porto, serta Coimbra pada Sabtu (17/10/2026).
Aksi tersebut diorganisasi Konfederasi Umum Pekerja Portugal atau CGTP-IN, yang menuntut kenaikan upah, perbaikan pensiun, penguatan pelayanan publik, dan kebijakan untuk menekan biaya hidup.
Di Lisbon, para demonstran bergerak dari kawasan Cais do Sodré menuju Lapangan Rossio sambil membawa spanduk yang menyuarakan tuntutan ekonomi.
Sebagian kelompok demonstran juga mendirikan tenda sebagai bentuk protes terhadap mahalnya biaya sewa rumah dan semakin sulitnya masyarakat memperoleh hunian yang terjangkau.
Sekretaris Jenderal CGTP-IN Tiago Oliveira menilai kebijakan pemerintah belum menjawab tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Kita tidak bisa memiliki kebijakan yang terus mempersulit kehidupan kita semua, terutama mereka yang memiliki paling sedikit,” ujar Oliveira dalam sambutannya yang dipublikasikan melalui situs resmi CGTP-IN pada Sabtu (17/10/2026).
Oliveira menyoroti kondisi pekerja yang harus menghadapi kenaikan harga bahan pokok, bahan bakar, perumahan, dan kebutuhan sehari-hari.
CGTP-IN juga mendesak kenaikan gaji serta peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
Sementara itu, Perdana Menteri Portugal Luís Montenegro menyatakan pemerintah memahami masyarakat yang menuntut jawaban atas berbagai persoalan ekonomi.
Namun, ia juga mengingatkan agar situasi politik Portugal tidak diarahkan menuju ketidakstabilan dan kekerasan seperti yang terjadi di beberapa negara lain.
Ketegangan politik juga meningkat di Albania ketika demonstrasi yang dipimpin mahasiswa berkembang menjadi aksi antipemerintah.
Para demonstran menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama karena menilai pemerintah gagal mengatasi dugaan korupsi, keterbatasan lapangan kerja, dan persoalan mutu pendidikan.
Gelombang demonstrasi memasuki hari keenam pada Minggu (18/10/2026), dengan bentrokan kembali terjadi di ibu kota Tirana.
Sejumlah pengunjuk rasa melempar batu, merusak bangunan pemerintah, serta terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian.
Polisi merespons dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet.
Aparat menyatakan 388 orang telah dikenai proses pidana terkait rangkaian demonstrasi tersebut.
Edi Rama menolak desakan agar dirinya mengundurkan diri dan menilai aksi kekerasan berpotensi mengganggu upaya Albania bergabung dengan Uni Eropa.
“Yang sedang ditantang adalah sebuah jalan, sebuah misi,” kata Rama dalam pidato melalui Facebook pada Minggu (18/10/2026).
Rama mengaitkan situasi tersebut dengan agenda integrasi Albania ke Uni Eropa yang ditargetkan dapat tercapai pada 2030.
Di sisi lain, Komisi Eropa mengecam kekerasan dalam demonstrasi dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Di Spanyol, demonstrasi mengenai krisis perumahan telah berlangsung sejak September 2026 dan masih menjadi persoalan politik penting sepanjang Oktober.
Salah satu peristiwa yang memicu gelombang protes adalah penggusuran Maricarmen Abascal, perempuan berusia 87 tahun yang harus meninggalkan rumahnya di Madrid setelah menempatinya selama puluhan tahun.
Penggusuran tersebut memicu kemarahan publik dan aksi solidaritas dari berbagai organisasi penyewa rumah.
Abascal kemudian meninggal dunia pada Rabu (07/10/2026) setelah sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit.
Kabar kematiannya kembali memicu demonstrasi di Madrid dan Barcelona, dengan tuntutan perlindungan penyewa serta kebijakan untuk menekan kenaikan harga perumahan.
Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan penggusuran sebagai penyebab medis langsung kematiannya.
Krisis tersebut turut meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez, yang telah mengumumkan pemilihan umum lebih awal pada 29 November 2026.
Berbeda dengan aksi serentak pada 17 Oktober di sejumlah negara lain, demonstrasi di Spanyol merupakan rangkaian protes perumahan yang telah berlangsung selama beberapa pekan.
Meski memiliki tuntutan berbeda, demonstrasi di sejumlah negara tersebut memperlihatkan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, perumahan, dan pelayanan publik.
Di Prancis dan Italia, sebagian demonstrasi berujung penjarahan serta bentrokan keras.
Di Belgia, persoalan akses pendidikan menjadi pemicu utama, sedangkan Portugal menghadapi tekanan mengenai upah dan perumahan.
Sementara itu, aksi di Albania berkaitan dengan tuntutan politik dan dugaan korupsi, sedangkan Spanyol menghadapi gelombang protes hak atas tempat tinggal.
Pakar hukum dan kebijakan Uni Eropa dari HEC Paris Business School, Alberto Alemanno, mengatakan demonstrasi di berbagai negara tersebut tidak dapat dianggap sebagai satu gerakan yang terpusat.
Menurutnya, aksi-aksi itu memiliki sejumlah keluhan yang serupa, terutama tingginya biaya hidup, kurangnya pendanaan pendidikan, dan ketidakpastian masa depan generasi muda.
Pemerintah masing-masing negara kini menghadapi tantangan untuk merespons tuntutan masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban dan melindungi hak warga untuk menyampaikan pendapat.
Perkembangan hingga Senin (19/10/2026) menunjukkan situasi di sebagian wilayah Eropa masih menjadi perhatian, terutama terkait kemungkinan demonstrasi lanjutan dan langkah pemerintah dalam menangani persoalan yang melatarbelakanginya.
