LiteX.co.id, Kutim – Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Rapat ini berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/11/2024).
Rizali hadir mewakili Penjabat Sementara (PjS) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, serta perwakilan daerah lainnya dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara.
Dalam wawancara bersama Pro Kutim, Rizali menyampaikan bahwa Kutai Timur telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran Pilkada, termasuk koordinasi intensif dengan KPU, Bawaslu, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami mempersiapkan aspek teknis dan administrasi secara matang, sembari terus memantau situasi lapangan agar Pilkada berlangsung kondusif,” ujar Rizali.
Rizali mengakui bahwa kondisi geografis Kutai Timur yang beragam menjadi salah satu tantangan utama, khususnya dalam distribusi logistik ke wilayah terpencil. Namun, pemerintah daerah telah menyusun langkah antisipatif dengan melibatkan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk memastikan logistik tiba tepat waktu.
“Kami memastikan distribusi logistik, termasuk ke daerah seperti Sandaran, dapat berjalan maksimal. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk mengatasi hambatan akses,” tambahnya.
Selain logistik, Rizali juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, memastikan semua kebutuhan Pilkada terpenuhi sesuai rencana.
Rizali menggarisbawahi pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan pemilih pemula. Melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah dan komunitas lokal, edukasi politik terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada.
“Kami ingin tingkat partisipasi masyarakat, terutama pemilih muda, meningkat signifikan pada Pilkada kali ini,” tegasnya.
Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut. Rizali menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi intensif untuk memastikan ASN tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun.
“Netralitas ASN adalah keharusan. Kami menegaskan bahwa pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat tersebut mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara pemilu untuk menjamin kesuksesan Pilkada Serentak. Ia juga menyoroti isu-isu krusial, termasuk potensi gangguan di tahap penghitungan suara dan penetapan hasil.
“Kami mendorong semua pihak untuk proaktif melaporkan persoalan di lapangan agar dapat segera ditangani,” kata Rifqinizamy.
Sementara itu, Wakil Mendagri Bima Arya mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan fokus memantau daerah rawan selama proses Pilkada. Ia menyebutkan bahwa peta kerawanan meliputi ancaman provokasi, isu SARA, dan dinamika sosial lainnya yang dapat memengaruhi jalannya pemilu.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga melaporkan bahwa wilayahnya berada dalam kategori rawan lima menurut peta nasional. Namun, koordinasi intensif telah dilakukan untuk mengantisipasi potensi masalah, terutama di 10 daerah dengan total 6.274 TPS yang diawasi.
Rizali menutup dengan optimisme bahwa Pilkada 2024 di Kutai Timur dapat berjalan aman, lancar, dan demokratis. Dengan dukungan semua pihak, ia yakin pesta demokrasi ini akan menjadi contoh sukses pelaksanaan Pilkada yang inklusif dan transparan.
“Dengan kerja sama yang solid, kami yakin Pilkada ini akan mencerminkan demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya.(adv)
