LiteX.co.id, Nasional – Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum menegaskan bahwa dokumen ijazah Sarjana Kehutanan milik Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) terbukti asli.
Kepastian ini diperoleh usai dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim laboratorium forensik kepolisian.
“Bukti dan pembanding memiliki kesamaan mutlak. Artinya, dokumen yang diperiksa berasal dari satu sumber sah,” ujar Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (22/05/2025).
Pernyataan ini menjawab laporan yang sempat ramai di masyarakat terkait dugaan pemalsuan ijazah oleh Presiden ke-7 RI tersebut.
Laporan itu sebelumnya dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), namun hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini.
“Kami telah menggelar perkara dan dari keseluruhan proses tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum,” tambah Djuhandhani.
Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara setelah dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait tuduhan ijazah palsu.
Dalam keterangannya usai pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Selasa (20/05/2025), Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap laporan yang dinilainya tidak berdasar.
“Saya sebenarnya berat hati jika kasus ini harus dilanjutkan. Tapi kalau sudah begini, sudah sangat berlebihan,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian, dan berharap masyarakat tidak termakan isu yang tidak terbukti kebenarannya.
Kuasa hukum Presiden, Yakup Hasibuan, juga membantah keras tudingan bahwa kasus ini hanyalah bentuk kriminalisasi atau skenario politik.
Ia menyatakan bahwa seluruh langkah yang diambil tim hukum adalah respons terhadap laporan yang memang memiliki substansi.
“Kriminalisasi itu artinya menjadikan sesuatu yang bukan kejahatan menjadi seolah-olah melanggar hukum. Dalam kasus ini, ada laporan, ada objek, dan ada fakta hukum. Jadi bukan rekayasa,” ujarnya kepada media.
Yakup juga menegaskan bahwa masyarakat bisa melihat sendiri bukti-bukti dan proses yang telah dilakukan secara terbuka, termasuk keberadaan 39 saksi yang telah dimintai keterangan, termasuk dari kalangan akademik dan teman-teman seangkatan Presiden saat kuliah.
