LiteX.co.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin (24/2/2025).
Pembentukan badan ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang BUMN yang telah disetujui oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden.
Danantara dirancang sebagai lembaga pengelola investasi negara yang berfungsi mengoptimalkan aset dan dividen BUMN untuk proyek strategis jangka panjang.
Peluncuran ini juga disertai dengan pengumuman susunan Dewan Pengawas Danantara yang diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Selain itu, sejumlah pejabat tinggi negara turut masuk dalam daftar pengawas, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, KPK, BPK, BPKP, dan PPATK.
Menurut Undang-Undang BUMN terbaru, Dewan Pengawas memiliki wewenang penting, seperti menyetujui rencana kerja, mengevaluasi kinerja, dan menetapkan kebijakan pengelolaan investasi.
Namun, salah satu poin yang menjadi perhatian publik adalah ketentuan bahwa kerugian yang terjadi akibat investasi Danantara tidak dianggap sebagai kerugian negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.
Danantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029 melalui investasi di sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan (40%), infrastruktur digital (25%), dan ketahanan pangan (15%).
Presiden Prabowo juga menyebutkan bahwa model pengelolaan Danantara akan meniru Temasek dari Singapura, dengan target aset mencapai US$ 980 miliar atau sekitar Rp 15.978 triliun.
Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN utama akan berada di bawah kendali Danantara, termasuk PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di pasar global.
Namun, tidak semua pihak sepenuhnya optimis dengan pembentukan Danantara.
Sejumlah ekonom dan analis investasi menyoroti kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat, terutama karena Danantara tidak berada langsung di bawah pengawasan BPK dan KPK.
Oktavianus Audi, analis dari Kiwoom Sekuritas, mengingatkan bahwa transparansi dan tata kelola yang akuntabel menjadi faktor utama keberhasilan Danantara.
Jika dibandingkan dengan SWF lain seperti Temasek, Danantara masih perlu membangun kredibilitas agar dapat menarik minat investor.
Selain itu, wacana bahwa pengambilan keputusan dalam Danantara bisa melibatkan mantan presiden dan organisasi keagamaan turut menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi lembaga ini.
Investor global cenderung lebih percaya pada lembaga investasi yang beroperasi secara profesional tanpa intervensi politik.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, menegaskan bahwa Danantara harus dikelola secara independen dan transparan agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang seperti kasus-kasus keuangan yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kita butuh sistem yang jelas dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Tanpa pengawasan ketat, ada risiko besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat,” ujar Anggawira.
Dengan modal awal sebesar Rp 1.000 triliun yang bisa bertambah dari penyertaan modal negara dan sumber lain, Danantara memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi Indonesia.
Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana memastikan investasi yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, serta independensi pengelolaan.
Jika tata kelola dan pengawasan dapat diperbaiki, Danantara berpotensi menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik investasi asing dalam skala besar.
