LiteX.co.id, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Identifikasi Permasalahan Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024” di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, pada Selasa (26/11/2024).
Acara ini dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Zubair, Tim PEBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang diwakili oleh Warsino dan Giri Susilo, Kepala Bagian Pembangunan Insan Bowo Asmoro, serta perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah (PD).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan terbatas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sebelumnya dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Penjabat Sementara (PJS) Bupati. Fokus diskusi diarahkan pada identifikasi kendala pelaksanaan program serta tata cara pengisian formulir evaluasi terkait.
Kepala Bagian Pembangunan, Insan Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa tujuan utama dari FGD ini adalah untuk menggali permasalahan yang menghambat pelaksanaan APBD 2024. Menurutnya, capaian fisik dan keuangan hingga September 2024 masih jauh dari target yang diharapkan.
“Melalui kegiatan ini, kami berusaha mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program. Perlu langkah strategis agar realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat,” ujar Insan.
Warsino dari Tim PEBS Universitas Indonesia menambahkan bahwa seluruh Perangkat Daerah (PD) perlu memberikan data yang akurat dan menyeluruh untuk mendukung proses evaluasi. Ia menjelaskan bahwa rendahnya tingkat penyerapan anggaran menjadi permasalahan umum yang harus segera diatasi.
“Pendekatan 5 Why akan kami gunakan untuk menganalisis akar masalah. Dengan metode ini, kita dapat memahami penyebab utama dari hambatan yang ada dan merumuskan solusi yang sesuai,” kata Warsino.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Zubair, menegaskan bahwa pengendalian yang efektif menjadi kunci untuk memastikan jalannya fungsi pemerintahan. Ia mengimbau seluruh PD agar tidak ragu melaporkan kendala yang dihadapi dan meminta bantuan jika diperlukan.
“Kami di sini untuk bekerja sama. Apabila ada masalah, sampaikan kepada kami, dan kami akan berusaha membantu menyelesaikannya,” kata Zubair.
FGD ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pengelolaan anggaran. Dengan pengelolaan yang lebih baik, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diyakini dapat meningkat dan mendukung pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Kutai Timur.
Melalui diskusi yang intensif dan metode identifikasi masalah yang terstruktur, Pemerintah Kutai Timur optimistis mampu mengatasi hambatan yang ada dan mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2024. (adv)
