LiteX.co.id, Nasional – Perubahan nomenklatur kementerian menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Pemerintahan baru ini menetapkan 48 kementerian, jumlah yang lebih banyak dibandingkan era Presiden ke-7, Joko Widodo.
Pengumuman jajaran menteri dilakukan oleh Prabowo pada 20 Oktober 2024. Sehari setelahnya, 21 Oktober, para menteri resmi dilantik di Istana Negara.
Selain menteri, Prabowo juga melantik kepala badan, penasihat khusus, dan utusan khusus presiden.
Total ada 112 pejabat yang dilantik, termasuk menteri, kepala badan, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri.
Kabinet baru ini diberi nama Kabinet Merah Putih, hasil dari kesepakatan koalisi partai-partai pendukung.
“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kabinet ini dinamakan Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029,” kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).
Kabinet Merah Putih memperkenalkan 23 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di masa pemerintahan Jokowi. Beberapa kementerian baru tersebut adalah:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Kementerian Koperasi dan UMKM
Perubahan ini diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian dan Lembaga.
Perpres ini mengatur perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi kementerian dalam Kabinet Merah Putih.
Contohnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) kini menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa seluruh Perpres terkait perubahan nomenklatur sudah selesai ditandatangani Presiden Prabowo.
“Perpres tentang kementerian-kementerian sudah selesai dan kini dalam tahap implementasi di masing-masing kementerian,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menambahkan bahwa seluruh Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementerian sudah selesai.
Meski begitu, beberapa kementerian tetap menggunakan struktur lama karena tidak mengalami perubahan nomenklatur.
Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir November 2024 untuk mendukung implementasi program-program 2025.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mengedepankan penguatan SDM di setiap kementerian baru untuk mendukung visi transformasi besar di berbagai bidang.
