LiteX.co.id, Luwu – Upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya terus menunjukkan perkembangan signifikan. Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, mengungkapkan optimismenya bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya akan terwujud, menyusul pertemuan pimpinan daerah dengan Wakil Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Senin (27 Januari 2026).
Zulkifli menegaskan, dirinya merupakan bagian dari rombongan kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Luwu Raya yang secara langsung menemui Wakil Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat secara tegas mengarahkan agar perjuangan pemekaran difokuskan pada penyempurnaan persyaratan administrasi dan kajian akademik.
“Wamendagri menyampaikan dengan jelas bahwa kelengkapan administrasi dan kajian ilmiah agar dipersiapkan , Itu yang sekarang harus kita tuntaskan bersama,” ujar Zulkifli usai pertemuan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini menunggu pembahasan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah. Kedua regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum dan teknis bagi pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Luwu Raya.
Menurut Zulkifli, isu Luwu Raya kini tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah menjadi perhatian nasional. Namun demikian, perhatian tersebut harus dijawab dengan kesiapan yang matang, khususnya dalam penyusunan kajian akademik yang komprehensif.
“Kajian akademik ini bukan sekadar syarat formal. Di dalamnya harus menjelaskan kelayakan wilayah, kemampuan fiskal, efektivitas pelayanan publik, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Meski masih berada dalam tahapan administratif, Zulkifli menyatakan keyakinannya bahwa Provinsi Luwu Raya dapat terwujud jika seluruh pihak konsisten mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
“InsyaAllah Luwu Raya terbentuk, sepanjang kita disiplin melengkapi seluruh persyaratan sesuai aturan,” tegasnya.
Di sisi lain, dinamika perjuangan pemekaran juga menguat di daerah. Ketua DPRD Palopo, Darwis, menekankan pentingnya menjaga soliditas antarwilayah dalam memperjuangkan DOB Provinsi Luwu Raya. Ia menilai, sikap yang keluar dari barisan perjuangan sama dengan mengabaikan aspirasi masyarakat. “Kalau ada keluar dari barisan ini maka dia ada pengkhianat,” ujarnya kepada media usai melakukan deklarasi beberapa hari lalu.
Sementara itu, dukungan publik terus mengalir melalui berbagai aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Luwu Raya. Aksi tersebut menuntut pemerintah pusat membuka kembali moratorium pembentukan DOB sebagai pintu masuk realisasi pemekaran.
Zulkifli menutup dengan menegaskan bahwa fase perjuangan Luwu Raya saat ini harus diarahkan pada kerja-kerja substantif, bukan sekadar tekanan politik.
“Sekarang waktunya fokus bekerja secara administratif dan akademik. Itu jalan paling realistis agar cita-cita besar masyarakat Luwu Raya dapat terwujud secara sah dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan disinkronkan dengan kebijakan nasional. Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan moratorium pemekaran daerah.
Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Jufri Rahman menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan menghambat pembentukan DOB jika moratorium dicabut, selama seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. (echa)
