LiteX.co.id, Nasional – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan negara tersebut terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka pada Rabu (28/05/2025).
Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui skema dua negara atau two-state solution.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia bersedia mengirim pasukan perdamaian jika dibutuhkan, sembari menekankan pentingnya menjamin hak dan keamanan kedua belah pihak.
Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap Prancis yang dinilai aktif dalam upaya kemanusiaan dan diplomasi di Gaza.
Menurutnya, visi Indonesia dan Prancis sejalan dalam hal penghentian kekerasan dan pembukaan akses kemanusiaan di wilayah konflik tersebut.
Namun, pandangan ini menuai kritik tajam dari Ustaz Felix Siauw. Dalam kanal YouTube-nya, ia mengecam keras pendekatan two-state solution yang menurutnya justru memperkuat posisi penjajah.
Menurut Felix, konsep dua negara hanyalah cara lain untuk mengesahkan pendudukan Israel atas tanah Palestina.
Ia memaparkan sejarah panjang pendirian Israel yang menurutnya dibangun di atas pengusiran dan penjajahan terhadap rakyat Palestina, dengan dukungan dari Inggris, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Felix juga menilai normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bentuk pembenaran terhadap kolonialisme modern, bukan langkah menuju perdamaian.
“Ini bukan solusi, tapi cara untuk memutihkan penjajahan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami kolonialisme selama ratusan tahun, dan tidak seharusnya sekarang justru melegalkan bentuk penjajahan yang sama atas bangsa lain.
“Lah terus di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.”
Ia mengimbau agar pemerintah Indonesia bersikap lebih hati-hati dan berpijak pada prinsip keadilan sejati sesuai konstitusi.
“Jangan sampai kita sebagai bangsa besar justru kehilangan nurani dan jadi bagian dari legitimasi penjajahan,” tutupnya.
