LiteX.co.id, Palopo – Persoalan zonasi pendidikan yang masih menimbulkan keluhan masyarakat kembali mencuat dalam rapat kerja DPRD bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Palopo pada Senin (30/06/2025). Dua legislator, Andi Muh Tazar (AMT) dari PDIP dan Cendrana Saputra Martani (CSM) dari Partai Demokrat, melontarkan usulan pemindahan SMP Negeri 7 Palopo ke wilayah pesisir.
Menurut AMT, wacana tersebut dapat menjadi solusi bagi siswa di daerah pesisir yang selama ini kesulitan mendaftar akibat aturan jarak domisili. “Jika SMPN 7 dipindahkan ke kawasan pesisir, maka akses pendaftaran bagi anak-anak di sana akan lebih terbuka dan sesuai dengan ketentuan zonasi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan CSM. Ia menilai, pemindahan sekolah itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat pesisir yang hingga kini belum memiliki SMP Negeri. “Dengan zonasi yang berlaku, banyak anak pesisir tidak bisa memenuhi syarat jarak. Karena itu, kami mendorong agar SMPN 7 ditempatkan di daerah pesisir sehingga mereka punya akses pendidikan yang sama,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari PKS, Muh Bastam, meminta Disdik memperhatikan dampak kebijakan zonasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Ia menegaskan dukungannya agar di wilayah pesisir berdiri SMP Negeri yang dapat menampung siswa setempat.
Nureny, legislator Gerindra, menambahkan bahwa wacana ini perlu dibicarakan lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, aspek pembiayaan dan perencanaan perlu diperjelas sebelum diputuskan.
Rapat kerja ini dipimpin Ketua DPRD Palopo Darwis bersama Wakil Ketua I Harisal A. Latief dan Wakil Ketua II Alfri Jamil. Dari pihak Disdik Palopo hadir Sekretaris Dinas Husain Mustapa serta Kabid SMP Furqan Jufri.
