LiteX.co.id, Luwu – Bupati Luwu, Patahudding, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Luwu, Jumat (10/04).
Salah satu yang menjadi perhatian publik dalam pelantikan tersebut adalah penunjukan Achmad Awwabin sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dalam mutasi yang sama, posisi Inspektur Inspektorat Luwu kini diisi oleh Masling, menggantikan Achmad Awwabin yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut.
Pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan langsung oleh Bupati Luwu sebagai upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.
Dalam keterangannya, Bupati Patahudding menegaskan bahwa mutasi jabatan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemerintahan demi pelayanan terhadap masyarakat Luwu.
“Mutasi ini murni untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Semua berdasarkan kebutuhan organisasi dan penilaian terhadap kinerja,” tegasnya.
Penunjukan Achmad Awwabin menjadi perhatian publik karena sebelumnya namanya sempat menjadi perbincangan di warung kopi, pasca Pilkada Luwu. Ia kerap disebut-sebut sebagai salah satu pejabat yang berpotensi dinonjobkan karena isu dukungan politik terhadap salah satu kandidat.
Namun spekulasi tersebut tidak terbukti. Justru sebaliknya, Achmad Awwabin kini dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Kepala Dinas PMD, yang memiliki peran penting dalam membina dan mengawasi 207 desa di Kabupaten Luwu.
Diketahui, Achmad Awwabin merupakan pejabat berpengalaman di lingkungan Pemkab Luwu. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting, di antaranya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
Dengan pengalaman tersebut, ia dinilai memiliki kapasitas dalam mengelola sektor pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah.
Pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Bupati Luwu menempatkan profesionalisme dan kinerja sebagai dasar utama dalam penataan birokrasi, sekaligus menepis anggapan adanya praktik politik balas jasa di lingkungan pemerintahan. (echa)
