LiteX.co.id, Palopo – Wali Kota Palopo Naili Trisal mengikuti kegiatan Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau RAN PE 2026–2029.
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Tribrata, Jakarta, tersebut diikuti Naili Trisal secara daring melalui Zoom Meeting dari Lantai III Kantor Wali Kota Palopo pada Selasa (21/07/2026).
Wali Kota Palopo didampingi Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Taufiq Gurrahman, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Charly, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Rombe, serta perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo.
Forum tersebut menjadi bagian dari penguatan implementasi RAN PE Fase II yang akan dijalankan sepanjang 2026 hingga 2029.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan, pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE Fase II harus melibatkan pemerintah daerah secara aktif.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di wilayah masing-masing.
Karena itu, daerah diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani potensi berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Forum tersebut sekaligus menandai dimulainya implementasi RAN PE Fase II yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Program tersebut menjadi pedoman nasional dalam memperkuat pencegahan radikalisme dan ekstremisme melalui pendekatan kolaboratif, terukur, serta berbasis data dan bukti.
Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan, RAN PE merupakan bagian dari penjabaran Asta Cita Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2026–2029.
Salah satu fokus utama program tersebut ialah memperkuat kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, masyarakat sipil, media, dan berbagai unsur lainnya.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena pencegahan ekstremisme tidak dapat hanya dilakukan oleh aparat keamanan atau satu lembaga tertentu.
“RAN PE Fase Kedua menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sistem pencegahan nasional,” kata Eddy Hartono.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daya tangkal masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda yang dinilai perlu memperoleh penguatan literasi, pemahaman kebangsaan, serta kemampuan menghadapi propaganda ekstremisme di ruang digital.
Sembilan Tema Prioritas
Pelaksanaan RAN PE Fase II mengusung sembilan tema prioritas yang menjadi dasar penyusunan program nasional dan daerah.
Tema pertama berkaitan dengan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan.
Prioritas berikutnya mencakup penelitian dan pengembangan untuk menyediakan data serta rekomendasi kebijakan yang lebih akurat.
Ketahanan komunitas dan keluarga juga menjadi salah satu fokus utama. Lingkungan keluarga dan masyarakat diharapkan mampu menjadi benteng awal dalam mencegah penyebaran paham ekstrem.
RAN PE turut menempatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, serta pemuda sebagai agenda penting.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat komunikasi strategis, pengawasan media, dan pemanfaatan sistem elektronik dalam menghadapi penyebaran narasi radikal.
Tema lainnya meliputi deradikalisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kemitraan internasional.
Melalui sembilan prioritas tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menyentuh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, keluarga, dan lingkungan digital.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Palopo dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.
Pemkot Palopo diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam program daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
Forum itu turut diikuti perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta mitra internasional.
