LiteX.co.id, Luwu – Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Aula Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu, Kamis (13/8/2026).
Ketua Komisi I DPRD Luwu, Haji Basaruddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap angka kemiskinan yang dinilainya masih tinggi. Legislator Partai NasDem itu mempertanyakan kondisi tersebut di tengah klaim meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.
Menurut Basaruddin, kenaikan pertumbuhan ekonomi semestinya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, fakta yang ditemukannya di lapangan justru menunjukkan masih banyak warga hidup dalam kondisi sulit.
“Kemiskinan di Kabupaten Luwu harus kita akui masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi dikatakan semakin meningkat, tapi kenapa kemiskinan semakin tinggi? Ini fakta di lapangan, bukan sekadar data,” tegas Basaruddin.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan ekonomi yang makin terasa di tengah masyarakat.
“Yang miskin semakin miskin, yang kaya makin kaya. Kenapa itu terjadi?” ujarnya.
Basaruddin menilai salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Ia mencontohkan masyarakat di wilayah pesisir, khususnya nelayan, yang menurutnya masih minim perhatian.
Padahal, Kabupaten Luwu memiliki sejumlah wilayah pesisir dengan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Minimnya perhatian terhadap kelompok ini dinilai menjadi salah satu faktor mengapa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis diikuti penurunan angka kemiskinan.
“Beberapa daerah di Kabupaten Luwu berada di wilayah pesisir. Tetapi perhatian kepada nelayan kita masih minim. Bisa jadi ini salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi naik, tetapi kemiskinan justru meningkat karena program yang dijalankan tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Pernyataan Basaruddin itu menanggapi paparan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Moh. Arsyal Arsyad, yang sebelumnya menyebut persoalan kemiskinan di Luwu tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual masyarakat.
Dalam paparannya, Arsyal menyebut angka kemiskinan sebagai data yang perlu dilihat lebih jauh, termasuk adanya kecenderungan sebagian penerima bantuan yang dinilai tidak ingin keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
“Masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak ingin diberhentikan,” ujar Arsyal.
Namun, Basaruddin menilai persoalan kemiskinan tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif data maupun ketergantungan terhadap bantuan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program pemberdayaan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia mendorong agar pembahasan anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, termasuk nelayan dan kelompok masyarakat pesisir.
Pembahasan KUA Kabupaten Luwu tersebut dipimpin Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, didampingi Wakil Ketua DPRD Luwu, Andi Mammang. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Luwu, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu mewakili pemerintah daerah.
Sejumlah anggota DPRD Luwu turut hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya Ketua Komisi II Wahyu Napeng dari PDIP, Andi Arfan Basmin dari PPP, Andi Admiral dari PDIP, Akbar Sunali dari PPP, Sul Arrahman dari Golkar, Desi Patantang dari NasDem, Irfan dari NasDem, Arifin dari PKB, serta Zeth Ida Parante dari Gerindra.
Sorotan terhadap kemiskinan ini menjadi catatan penting dalam pembahasan arah kebijakan anggaran Kabupaten Luwu 2027, agar peningkatan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak berhenti pada indikator statistik semata.
Saat diwawancarai LiteX.co.id, Sekda Kabupaten Luwu, M. Rudi, mengakui bahwa angka kemiskinan di daerah tersebut memang masih tinggi.
“Iya, benar,” ujarnya singkat.
