Pasal Penghinaan Pemerintah Resmi Dihapus, MK: Berpotensi Kriminalisasi Kritik
Mahkamah Konstitusi resmi membatalkan pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara dalam KUHP baru karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat masyarakat.
Showing posts tagged with: putusan MK
Sisa Kuota Internet Tak Boleh Hilang, Komdigi Terbitkan Aturan Baru untuk Operator
Komdigi mewajibkan operator seluler melindungi sisa kuota internet pelanggan. Sisa kuota tidak boleh hangus dan pelanggan kini berhak memilih mekanisme...
MK Perjelas Pasal Penghinaan Presiden, Kritik Tidak Otomatis Bisa Dipidana
MK tegaskan hanya Presiden atau Wakil Presiden yang berhak mengadukan kasus penghinaan. Pihak ketiga tidak boleh lagi menginisiasi proses pidana...
MK Putus Gugatan Rp223,6 Triliun Anggaran MBG di Sektor Pendidikan
MK menolak permohonan uji materi terkait anggaran Makan Bergizi Gratis dalam pos pendidikan. Ketentuan APBN 2026 tetap berlaku, namun perdebatan...
MK Tutup Rapat Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Mahkamah Konstitusi resmi menolak uji materi terkait sistem Pilkada, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Hakim MK Putuskan Pimpinan KPK Tak Wajib Lepas Profesi Asal Secara Permanen
LiteX.co.id, Nasional – Aturan mengenai persyaratan untuk menduduki kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi...
MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Kapolri Justru Terbitkan Perpol Izin Penugasan
LiteX.co.id, Nasional – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, akhirnya buka suara...
MK Putuskan Polisi Aktif Tak Lagi Bisa Isi Jabatan Sipil
LiteX.co.id, Nasional – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan celah hukum yang selama ini memungkinkan anggota...
DPRD Gelar Rapat Paripurna Umumkan Pemenang Pilkada Palopo
LiteX.co.id, Palopo – Pj. Sekretaris Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid, mewakili Pj. Wali Kota Palopo...
MK Tolak Gugatan RahmAT, Hakim: Dalil Gugatan Tidak Beralasan Menurut Hukum
LiteX.co.id, Palopo – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU)...