LiteX.co.id, Luwu – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali berbuah manis.
Pemkab Luwu sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi membanggakan ini mencatatkan rekor tersendiri karena menjadi raihan WTP ke-11 yang dikantongi Luwu secara berturut-turut semenjak tahun 2015.
Pengumuman mengenai bertahannya predikat WTP ini disampaikan dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada hari Selasa (02/06/2026).
Dokumen LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Luwu, Patahudding.
Menyambut keberhasilan ini, Bupati Luwu Patahudding menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sulsel atas pendampingan, masukan, serta rekomendasi perbaikan yang konsisten diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurut Patahudding, keberhasilan daerahnya dalam mempertahankan predikat tertinggi ini merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh perangkat daerah, ditambah dengan dukungan penuh DPRD Kabupaten Luwu dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK atas arahan dan rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Patahudding usai menerima laporan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa penyematan opini WTP ini didasarkan pada empat kriteria utama.
Keempatnya meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas berjalannya Sistem Pengendalian Intern di daerah.
Winner memaparkan bahwa seluruh proses audit dilakukan secara ketat dan komprehensif, dimulai dari pemeriksaan interim hingga tahap pemeriksaan terinci.
Hal ini guna menjamin bahwa laporan keuangan daerah memang disusun secara transparan dan valid untuk dipertanggungjawabkan ke publik.
“Pada saat pemeriksaan di lapangan, kami telah menyampaikan laporan temuan pemeriksa untuk kami terima tanggapannya. Apa yang kami potret di lapangan, kami perlu tanggapan Bapak-Ibu karena dalam beberapa kondisi Bapak-Ibu memiliki data yang lebih valid,” tegas Winner.
“Artinya, semua laporan yang kami sampaikan itu sudah kami konfirmasikan, sehingga tidak ada laporan yang tidak diketahui Bapak-Ibu atau pihak terkait atas laporan hasil pemeriksaan tersebut,” imbuhnya menjelaskan transparansi audit.
Pada momen penganugerahan tersebut, Bupati Luwu tampak hadir didampingi oleh Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu dan Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali.
Turut menyaksikan pencapaian ini sejumlah pejabat teras, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Muhammad Rudi, Kepala BPKAD Alamsyah, Inspektur Kabupaten Luwu Masling, Kepala Bapenda Sofyan Thamrin, Kepala BKPSDM Muhammad Arsyad, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu Moch Arsal, Sekretaris DPRD Kasmuddin, serta jajaran Kepala OPD terkait lainnya.
Sebagai informasi, penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada Pemkab Luwu ini dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan untuk sejumlah pemerintah daerah lain di lingkup Sulawesi Selatan, di antaranya Kabupaten Luwu Utara, Barru, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Parepare.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun tanpa jeda ini diharapkan dapat semakin melecut komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta berfokus penuh pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
