LiteX.co.id, Nasional – Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Polisi Militer menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan ketertiban masyarakat dengan menerjunkan satuan intelijen untuk membantu pemantauan terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai mengganggu keamanan publik.
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, menyampaikan bahwa unit intelijen milik Polisi Militer memiliki kemampuan dalam pengumpulan data dan pengamanan fisik yang dapat disinergikan dengan badan intelijen lain, seperti BIN dan BAIS, untuk mengantisipasi ancaman dari kelompok tertentu.
“Kami bersinergi dengan Polri dalam menjaga stabilitas masyarakat. Informasi yang kami peroleh akan kami padukan dengan hasil intelijen lainnya,” ujar Yusri dalam pernyataan pers usai Rapat Koordinasi Puspom TNI di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (7/05/2025).
Yusri menekankan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mencegah aksi premanisme yang berlindung di balik atribut ormas. Ia juga mengingatkan bahwa aparat akan bertindak secara hukum terhadap pelaku dari unsur sipil maupun militer yang terlibat atau melindungi ormas-ormas bermasalah.
“Jika pelakunya sipil, tentu Polri yang akan menindak. Namun apabila melibatkan prajurit TNI, maka kami yang akan proses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat setelah maraknya tindakan intimidasi dari oknum berseragam ormas, termasuk insiden baru-baru ini di Subang, Jawa Barat, yang mengganggu investasi pabrik otomotif asing.
Presiden RI Prabowo Subianto pun disebut ikut menaruh perhatian serius terhadap situasi ini.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, pada Senin (5/05/2025), menyampaikan bahwa ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan sumber keresahan publik.
“Organisasi masyarakat seharusnya mendukung program-program pemerintah, bukan justru menghambatnya,” ujar Dudung.
Pemerintah telah menginstruksikan TNI-Polri untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme yang mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi di tanah air.
