Realisasi Program Masih di Bawah 50 Persen, LPG 3 Kg hingga Retribusi Pasar Jadi Sorotan
LiteX.co.id, Luwu – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, Rabu (19/8/2026).
RDP yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Luwu tersebut membahas evaluasi realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2026, termasuk sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
RDP dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Luwu, Summang dari Fraksi Demokrat, dan dihadiri Ketua Komisi II Wahyu Napeng bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya Andi Admiral Abbas Anto dan Arifin.
Sejumlah OPD yang menjadi bahan evaluasi Komisi II di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, dan Dinas Perdagangan.
Sekretaris Komisi II DPRD Luwu, Summang, mengatakan RDP tersebut digelar untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2026.
Dari hasil evaluasi, kata legislator Partai Demokrat tersebut, hampir seluruh OPD yang mengikuti RDP menyampaikan bahwa realisasi kegiatan masih berada di bawah 50 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi II mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 terus berjalan. Dewan meminta OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan, khususnya program yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Realisasi kegiatan hampir semua dinas masih di bawah 50 persen. Ini menjadi atensi Komisi II,” kata Summang.
Menurutnya, program yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat harus menjadi prioritas untuk segera direalisasikan. OPD diminta tidak menunda kegiatan yang telah direncanakan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Kita meminta semua OPD segera merealisasikan kegiatan, karena ada beberapa kegiatan yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Video keterangan Sekretaris Komisi II DPRD Luwu, Summang, terkait evaluasi realisasi program dan kegiatan sejumlah OPD tahun anggaran 2026.
Video suasana pembahasan program kampung nelayan dalam RDP Komisi II DPRD Luwu bersama OPD terkait.
Alsintan dan Program Kampung Nelayan
Untuk sektor pertanian, Komisi II meminta Dinas Pertanian mempercepat pelaksanaan sejumlah program, termasuk penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti pompa air.
Percepatan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi petani, terutama kondisi kekeringan yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian.
Sementara di sektor perikanan, program kampung nelayan menjadi salah satu kegiatan yang mendapat perhatian Komisi II. Dewan mendorong agar program tersebut segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat pesisir.
Program kampung nelayan tersebut mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi II DPRD Luwu, Andi Admiral dari Fraksi PDI Perjuangan.
LPG 3 Kg dan Persoalan Retribusi Pasar
Selain mengevaluasi realisasi program kegiatan, Komisi II juga membahas sejumlah persoalan yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Salah satunya terkait ketersediaan LPG 3 kilogram yang masih kerap mengalami kelangkaan. Dewan juga menyoroti harga LPG 3 kilogram yang dinilai tinggi di tingkat pengecer serta dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pangkalan.
Persoalan pengelolaan pasar turut menjadi perhatian dalam RDP. Komisi II mengevaluasi kondisi kebersihan pasar serta mekanisme penarikan retribusi kendaraan yang keluar dan masuk kawasan pasar.
Dewan menyoroti adanya persoalan dalam penarikan retribusi, termasuk dugaan tidak disetorkannya sebagian retribusi karena karcis tidak diberikan kepada pengendara oleh petugas.
Komisi II meminta dinas terkait melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mekanisme penarikan retribusi tersebut agar seluruh penerimaan dapat tercatat dan disetorkan sesuai ketentuan.
Masalah kebersihan pasar juga menjadi pembahasan penting. Semua anggota Komisi II DPRD Luwu menilai kebersihan kawasan pasar perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.
Minta Renja Perubahan 2026
Selain mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, Komisi II DPRD Luwu juga menyoroti pembahasan KUA-PPAS yang saat ini tengah berlangsung.
Legislator meminta setiap OPD menyiapkan rencana kerja (Renja) untuk perubahan tahun anggaran 2026. Hal tersebut diperlukan agar program yang akan dimasukkan dalam perubahan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
Komisi II berharap hasil RDP dapat mendorong seluruh OPD mempercepat realisasi program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Luwu.
Dari sejumlah OPD yang dievaluasi, hanya Kepala Dinas Perikanan yang hadir secara langsung dalam RDP. Sementara OPD lainnya diwakili pejabat atau staf yang ditugaskan.
Khusus Dinas Pariwisata, Komisi II DPRD Luwu berencana menggelar RDP lanjutan untuk membahas lebih mendalam realisasi program dan kegiatan pada OPD tersebut. (echa)
