LiteX.co.id, Luwu – Suara keberpihakan kepada petani kembali menggema di ruang paripurna DPRD Kabupaten Luwu, Selasa (18/8). Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng, menegaskan sektor pertanian tidak boleh hanya menjadi deretan angka dalam dokumen APBD, tetapi harus benar-benar mendapat perhatian nyata lewat kebijakan dan anggaran.
Dengan tagline “Petani Memanggil”, Wahyu terus mendorong pemerintah daerah agar memberi porsi perhatian lebih besar kepada sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Luwu.
Sikap itu kembali ia tunjukkan sejak pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) hingga paripurna penetapan anggaran di Aula DPRD Luwu, Selasa (18/8). Dalam forum tersebut, Wahyu menyoroti alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian yang dinilainya masih belum memadai dibanding luasnya sektor pertanian dan besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada bidang itu.
“Bisa berbuat apa Dinas Pertanian dengan anggaran segitu, sementara kita tahu pertanian di Luwu merupakan salah satu sektor penopang ekonomi terbesar,” ujar Wahyu.
Menurutnya, perjuangan menambah anggaran pertanian bukan sekadar memperbesar nominal dalam APBD, melainkan memastikan anggaran itu benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi petani di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah ancaman kekeringan yang mulai melanda lahan persawahan. Di hadapan pemerintah daerah yang dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Wahyu meminta agar persoalan itu tidak dipandang sebatas masalah teknis biasa. Ia mendesak pemerintah turun langsung meninjau kondisi petani serta mengambil langkah cepat untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan persawahan.
Menurut Wahyu, dalam situasi seperti sekarang, petani membutuhkan intervensi pemerintah dalam skala besar, salah satunya melalui penyediaan pompa air.
Video suasana rapat paripurna DPRD Luwu saat Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng, menyampaikan sorotan terkait anggaran sektor pertanian.
“Makanya saya meminta anggaran di pertanian ditambah. Kalau keadaan seperti ini, petani membutuhkan pompa dalam skala besar. Mau apa kalau tidak ada anggaran?” tegasnya.
Tak hanya soal kekeringan, Wahyu juga menyoroti alokasi sekitar Rp20 miliar untuk sektor pertanian dalam rencana penganggaran. Ia menilai angka tersebut belum tentu sepenuhnya menyentuh kebutuhan langsung petani, karena di dalamnya masih terdapat komponen belanja modal, jasa, hingga kebutuhan kepegawaian, terutama terkait rencana peleburan dua dinas.
“Anggaran Rp20 miliar itu di dalamnya ada belanja modal dan jasa, sehingga sudah tergabung juga dengan kebutuhan pegawai. Jadi harus dilihat berapa sebenarnya anggaran yang betul-betul menyentuh petani,” jelasnya.
Wahyu menilai kebutuhan petani Luwu saat ini sangat kompleks, mulai dari kepastian ketersediaan air, sarana produksi, infrastruktur pertanian, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pemerintah saat ancaman gagal panen mulai muncul.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera memetakan wilayah terdampak kekeringan dan menyiapkan solusi pengairan yang terukur. Salah satunya dengan memperkuat penyediaan pompa air skala besar di wilayah yang membutuhkan.
“Pemerintah harus hadir ketika petani mengalami kesulitan. Jangan sampai petani dibiarkan menghadapi persoalan sendiri, sementara pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi ekonomi Luwu,” katanya.
Bagi Wahyu, keberpihakan kepada petani harus tercermin nyata dalam kebijakan dan anggaran. Sebab ketika sektor pertanian terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga memengaruhi rantai ekonomi masyarakat secara luas.
Kekeringan yang dibiarkan berlarut-larut, lanjutnya, dapat mengancam pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas, hingga berujung pada gagal panen. Kondisi itu pada akhirnya berdampak pada pendapatan petani dan perputaran ekonomi daerah.
Dari ruang rapat hingga paripurna, Wahyu menunjukkan bahwa perjuangan untuk petani tidak cukup berhenti pada penyampaian aspirasi. Ada anggaran yang harus diperjuangkan, ada kebijakan yang harus dikawal, dan ada persoalan lapangan yang harus segera dijawab.
Tagline “Petani Memanggil” pun, menurutnya, bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa suara petani harus masuk ke dalam kebijakan pemerintah dan tercermin dalam postur anggaran daerah.
Wahyu berharap sektor pertanian benar-benar ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Luwu. Sebab, ketika petani kuat, ekonomi masyarakat pun ikut bergerak. Dan ketika petani memanggil, pemerintah tak cukup hanya mendengar, tetapi harus hadir dan bertindak.
