LiteX.co.id, Nasional – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah melalui proses panjang selama 18 tahun.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menyetujui pengesahan RUU setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Persetujuan diambil setelah Puan meminta pandangan seluruh fraksi mengenai pengesahan rancangan aturan tersebut menjadi undang-undang.
Keputusan itu sekaligus mengakhiri penantian panjang terhadap regulasi yang dirancang untuk memperkuat pengembalian aset hasil korupsi dan tindak pidana lainnya kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan.
Menurut Puan, pengesahan tersebut terlaksana lebih cepat dari target penyelesaian yang sebelumnya ditetapkan DPR pada 15 Desember 2026.
Ia menjelaskan pembahasan dilakukan dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa hingga organisasi masyarakat.
Salah satu ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Regulasi tersebut memungkinkan perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pengaturan tersebut diperlukan karena proses penegakan hukum selama ini dinilai belum optimal dalam memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan.
Dalam mekanisme tanpa putusan pidana, perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan kondisi tertentu yang diatur dalam undang-undang.
Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Berdasarkan ketentuan yang dilaporkan dalam pembahasan undang-undang, mekanisme tersebut berlaku terhadap aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar ketika diperoleh.
Namun, perampasan aset tetap harus melalui proses hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Jaksa Pengacara Negara berkewajiban membuktikan hubungan antara aset yang dimohonkan untuk dirampas dengan tindak pidana yang mendasarinya.
Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana juga tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan.
UU Perampasan Aset tidak hanya mengatur kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Cakupannya juga meliputi sejumlah kejahatan lain, seperti narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Selain itu, regulasi tersebut menjangkau tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ketentuan ini dapat berkaitan dengan penanganan kejahatan seperti investasi bodong dan penipuan digital yang merugikan banyak korban, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Jenis aset yang dapat menjadi objek perampasan juga mencakup kekayaan hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk aset lainnya.
Pengaturan tersebut dimaksudkan agar aset yang berasal dari tindak pidana tidak dapat dengan mudah dilepaskan dari proses penegakan hukum hanya karena telah dipindahkan atau dikonversi.
Pengesahan UU Perampasan Aset juga disertai pengaturan mengenai perlindungan hak masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menyatakan bahwa mekanisme perampasan aset harus dilaksanakan secara proporsional, adil, dan tetap menghormati hak asasi manusia.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Habiburokhman.
Untuk mendukung pengawasan, undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas independen.
Badan pengelola bertugas menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan badan pengawas diperlukan untuk memastikan prosesnya berjalan secara akuntabel.
Regulasi tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beritikad baik.
Pihak yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan.
Meski telah disetujui DPR menjadi undang-undang, ketentuan perampasan aset tidak otomatis dapat diterapkan sejak hari pengesahan.
Berdasarkan pengaturan yang dilaporkan, undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Penerapan mekanisme perampasan aset juga dibatasi terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai berlaku.
Dengan demikian, pengesahan di DPR merupakan tahapan penting pembentukan kerangka hukum baru, sementara penerapannya masih mengikuti ketentuan waktu dan persyaratan kelembagaan yang diatur.
Di sisi lain, DPR tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar sebagai pengaturan tersendiri dalam UU Perampasan Aset.
Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan masyarakat, pandangan para ahli, aspek hak asasi manusia, serta karakter undang-undang yang berfokus pada hukum acara.
Menurutnya, pengaturan perampasan aset ditujukan untuk mengatur mekanisme penanganan dan pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, bukan menciptakan jenis tindak pidana baru.
Ketentuan mengenai peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya sebelumnya menjadi salah satu usulan dalam pembahasan regulasi tersebut.
Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah melalui serangkaian pembahasan antara Komisi III DPR RI dan pemerintah.
Menurut laporan resmi DPR, pembahasan mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk menyerap aspirasi terkait substansi rancangan aturan tersebut.
Hasil pembahasan mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal.
Komisi III DPR dan pemerintah sebelumnya menyepakati penyelesaian pembicaraan tingkat I pada Rabu (18/11/2026), sebelum rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.






