LiteX.co.id, Nasional – Pemerintah Indonesia akan segera memasuki era digitalisasi pemerintahan dengan peluncuran Government Technology (GovTech), sebuah sistem terpadu yang akan mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu platform digital.
Program ini dijadwalkan untuk diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa GovTech bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta mempercepat berbagai proses administrasi.
“GovTech akan menyatukan semua aplikasi yang ada di kementerian dan lembaga, sehingga birokrasi lebih sederhana, efisiensi meningkat, dan transparansi terjaga. Kami memperkirakan sistem ini dapat menghemat anggaran hingga Rp 100 triliun,” ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Sebagai bagian dari program digitalisasi ini, pemerintah juga mewajibkan seluruh warga Indonesia memiliki rekening bank.
Kebijakan ini bertujuan agar bantuan sosial (bansos) dapat langsung ditransfer ke penerima manfaat tanpa melalui perantara, sehingga lebih transparan dan tepat sasaran.
“Presiden memerintahkan agar semua keluarga memiliki rekening bank. Ini bagian dari strategi inklusi keuangan agar bansos bisa langsung disalurkan tanpa kebocoran,” jelas Luhut.
Pemerintah berencana untuk melakukan uji coba sistem ini pada Januari 2026 sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
“Januari nanti kita akan mulai menguji GovTech untuk penyaluran bansos langsung agar target penerima lebih tepat,” tambahnya.
GovTech sendiri akan beroperasi melalui empat pilar utama. Pilar pertama adalah optimalisasi penerimaan negara, yang mencakup digitalisasi sistem perpajakan (Coretax) serta penerimaan negara bukan pajak (Simbara).
Pilar kedua adalah efisiensi pengeluaran negara, dengan menerapkan sistem e-Catalogue 6.0 untuk memantau belanja pemerintah secara real-time dan mencegah pemborosan anggaran.
Pilar ketiga adalah integrasi layanan publik, termasuk administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan, yang bertujuan mengurangi birokrasi dan memberikan pelayanan yang lebih cepat serta transparan.
Terakhir, pilar keempat berfokus pada kemudahan perizinan dan investasi, melalui peningkatan sistem Online Single Submission (OSS) guna mempercepat izin usaha dan menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.
Selain aspek teknis, peluncuran GovTech juga menjadi momen penting bagi inovasi anak bangsa.
Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan 300 anak muda Indonesia yang terlibat dalam pengembangan GovTech sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap teknologi pemerintahan.
“Presiden akan menemui anak-anak muda yang berjumlah 300 orang yang menyiapkan GovTech ini. Ini adalah wujud apresiasi terhadap peran generasi muda dalam inovasi digital pemerintahan,” kata Luhut.
Tak hanya itu, sebanyak 185 guru dari seluruh Indonesia juga akan bertemu dengan Presiden sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam dunia pendidikan.
“Presiden juga akan menemui 185 guru dari seluruh Indonesia untuk memberikan arahan dan apresiasi terhadap dedikasi mereka di dunia pendidikan,” tambahnya.
Dengan peluncuran GovTech ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan birokrasi yang lebih modern, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.
Diharapkan, sistem ini dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta membawa Indonesia menuju era digital yang lebih maju
