LiteX.co.id, BELOPA– Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Kabupaten Luwu dalam rangka visitasi keterbukaan Informasi Publik. Tim Visitasi diterima langsung oleh Sekretaris Daerah, Drs. Sulaiman di ruang kerjanya didampingi perwakilan Dinas Kominfo dan Persandian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, Kompleks Kantor Bupati Luwu, Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Rabu (17/11/2021)
Kunjungan Tim Visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Komisioner KI Fauziah Erwin didampingi Tim penilai Eksternal Mardiana Rusli, Kepala Urusan Sengketa Rachmawati Halik dan Staf Sekretaris KI Weni Sawitri.
“Selamat datang di Kabupaten Luwu, dan semoga melalui monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 ini, dapat memberikan kami masukan-masukan untuk pengembangan pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Luwu”, kata Sulaiman
Sementara itu, Komisioner KI, Fauziah Erwin mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan bersama timnya dalam rangka verifikasi faktual monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi selatan tahun 2021.
“Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh komisi informasi, tidak hanya di level Provinsi, kabupaten/kota tapi juga di pusat”, kata Fauziah
Menurut Fauziah, Kunjungan hari ini menyasar tentu saja pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama yang melekat Dinas Kominfo Kabupaten Luwu. Dalam kegiatan Monev ini, tim visitasi melakukan pengecekan ketersediaan beberapa hal yang menjadi indikator penilaian dalam monev
“indikator-indikator itu antara lain, Aksesibilitas layanan informasi publik yang meliputi ketersediaan dokumen-dokumen permohonan, informasi public keberatan, dan menyelesaikan sengketa informasi public yang ada di ruang layanan PPID Utama Kabupaten Luwu”, jelas Fauziah
Selain Aksesibilitas, Tim Visitasi juga melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang biasanya dibutuhkan dan diakses oleh publik, seperti dokumen keuangan, perencanaan, dan pertanggung jawaban
“Tentunya, kita harapkan semua OPD lingkup Pemkab Luwu telah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke PPID Utama. Ini adalah rangkaian dari kegiatan monev yang sudah berlangsung selama 3 bulan, karena PPID Luwu ini masuk dalam 15 besar dari 24 PPID Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penghargaan, sehingga menjadi keharusan untuk turun mengecek secara langsung fakta yang ada di lapangan”, ungkap Fauziah. (kartini)
