LiteX.co.id, Kutim – Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).
Acara yang berlangsung selama dua hari, pada Kamis (21/11/2024) dan Jumat (22/11/2024), diselenggarakan di Hotel Tara, dengan peserta dari berbagai elemen pemerintahan.
Bimtek ini dihadiri para camat, perwakilan Perangkat Daerah (PD), serta pengurus pengelola hibah dan bansos dari lingkup Pemkab Kutim.
Salah satu narasumber utama adalah Yodie Indrawan, seorang analis kebijakan ahli madya sekaligus penanggung jawab tim pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bagian Kesra, Sahman, yang ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta, yaitu Camat Sangatta Utara, Hasdiah, dan Purno Edi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur.
Dalam laporan pembukaan, Ketua Panitia Muhammad Samsudin menjelaskan bahwa Bimtek ini didasarkan pada beberapa aturan, termasuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 61 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pelaporan bantuan hibah serta bansos.
Samsudin mengungkapkan tiga tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek ini:
- Memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan hibah dan bansos di lingkungan Pemkab Kutim.
- Membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pengelolaan hibah dan bansos secara profesional sesuai regulasi.
“Bimtek ini memastikan bahwa pengelolaan bantuan hibah dan bansos dapat dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” jelas Samsudin.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra, Sahman, menekankan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Timur. Menurutnya, Bimtek ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
“Ini bukan hanya tentang peningkatan kapasitas administrasi, tetapi juga implementasi konkret dari Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 61 Tahun 2020. Kami ingin memastikan bahwa setiap hibah dan bansos dikelola secara profesional untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sahman.
Ia berharap kegiatan ini mampu menciptakan pemahaman yang seragam di antara peserta, sehingga pengelolaan hibah dan bansos menjadi lebih terstruktur dan sesuai peraturan.
Bimtek ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola hibah dan bansos di Kabupaten Kutai Timur. Dengan pengelolaan yang lebih baik, program-program hibah dan bantuan sosial dapat mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
(adv)
