Don't Show Again Yes, I would!

KPK Ingatkan Calon Wapres Harus Transparan soal Harta Kekayaan

KPK siap bantu MPR verifikasi rekam jejak dan integritas calon wakil presiden pengganti Gibran. Pemeriksaan LHKPN jadi fokus utama untuk pastikan transparansi.

LiteX.co.id, Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memverifikasi rekam jejak dan integritas calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.

KPK menyambut rencana tim verifikasi MPR untuk mendatangi sejumlah lembaga guna memastikan keabsahan dokumen dan persyaratan calon wakil presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya mendukung pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan proses pengisian jabatan publik berjalan secara transparan dan akuntabel.

“KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon wakil presiden,” kata Budi, sebagaimana dikutip dari detikNews, Jumat (20/11/2026).

Menurut Budi, pemeriksaan rekam jejak penting untuk memastikan calon pejabat negara memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KPK juga memandang transparansi kepemilikan harta kekayaan sebagai salah satu unsur penting dalam menilai integritas penyelenggara negara.

Budi menjelaskan bahwa kepatuhan dalam pelaporan LHKPN tidak cukup hanya dinilai dari ketepatan waktu penyampaian laporan.

Kebenaran dan kelengkapan informasi mengenai harta kekayaan yang dilaporkan juga perlu diperhatikan.

Menurutnya, LHKPN memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar dokumen administrasi yang harus dipenuhi seseorang ketika akan menduduki jabatan publik.

Laporan tersebut merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi yang mendorong keterbukaan mengenai kepemilikan harta kekayaan pejabat negara.

KPK juga menilai konsistensi pelaporan menjadi bagian dari komitmen penyelenggara negara terhadap upaya pencegahan korupsi.

Komitmen itu tidak hanya diperlukan ketika seseorang mengikuti pencalonan atau mulai menjabat, tetapi juga harus dijalankan secara berkala selama mengemban jabatan publik.

Melalui keterbukaan LHKPN, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kepemilikan harta kekayaan penyelenggara negara.

Sementara itu, tim verifikasi calon wakil presiden yang dibentuk MPR mulai menyusun mekanisme pemeriksaan persyaratan calon.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), tim memutuskan membagi pekerjaan ke dalam tiga kelompok kerja atau pokja.

Anggota tim verifikasi dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan pembagian tersebut dilakukan agar setiap persyaratan dapat diperiksa sesuai bidang masing-masing.

Hinca menjelaskan bahwa dirinya tergabung dalam pokja dua, yang antara lain bertugas melakukan pemeriksaan melalui lembaga seperti pengadilan dan KPK.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga melalui verifikasi faktual.

Tim akan mendatangi lembaga terkait untuk mencocokkan dokumen dan informasi yang disampaikan para calon.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan persyaratan yang tercantum dalam berkas benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pemeriksaan melalui KPK dan pengadilan, tim verifikasi akan meneliti persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Anggota tim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menjelaskan bahwa pemeriksaan turut mencakup persyaratan usia dan dokumen pendidikan.

Dengan demikian, tim verifikasi tidak hanya memeriksa kelengkapan berkas, tetapi juga memastikan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan calon wakil presiden.

MPR sebelumnya menunjuk Habiburokhman sebagai ketua tim verifikasi untuk memimpin pemeriksaan persyaratan calon.

Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026, sebelum sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden yang direncanakan pada Rabu (09/12/2026).

Proses pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).

Sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon kepada MPR paling lambat Rabu (25/11/2026).

Setelah nama-nama tersebut diajukan, tim verifikasi akan memeriksa pemenuhan persyaratan administratif dan faktual sesuai mekanisme yang telah disusun.

Keterlibatan KPK menjadi salah satu bagian dari pemeriksaan tersebut, khususnya berkaitan dengan rekam jejak integritas dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan calon wakil presiden.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *