LiteX.co.id, BUA – Dinas Kelautan Provinsi (DKP) melakukan kunjungan lapangan dan memeriksa aktivitas penimbunan laut di Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Rabu, (24/1).
Menurut Kepala Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya, Arsal Abdullah, sejauh ini pihaknya tidak mendapat laporan adanya aktivitas penimbunan laut di Desa Toddopuli.
Sehingga kuat dugaan aktivitas ini tidak mengantongi izin Kawasan Pemanfaatan Ruang Laut atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). “Kami belum terima permohonannya atau pun suratnya, atau kah pemberitahuannya,” ujarnya.
Disinggung apakah itu berarti belum mengantongi izin, Arsal Abdullah didampingi Pengawas Perikanan DKP Provinsi, Rafiq, menjelaskan butuh beberapa izin untuk aktivitas penimbunan laut.
“Ini sudah reklamasi sehingga butuh beberapa izin yang dikeluarkan sejumlah kementerian. Jika tidak mengantongi izin-izin tersebut, tentu ada pidananya,” tambah Rafiq.
Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu Kabupaten Luwu, Andi Tenri Esa, juga angkat bicara kaitan aktivitas tersebut. “Itu kewenangan DLH Provinsi dan PU Provinsi, dan kami tidak pernah terima tembusan surat permohonannya, ataupun jika izinnya sudah terbit,” katanya.
Namun demikian lanjut mantan Kasatpol PP Luwu ini, sebelum pengajuan izin ke provinsi, Pemerintah Kabupaten Luwu, berhak mendapat pemberitahuan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk surat rekomendasi.
Kepala Desa Toddopuli, Anis, dimintai keterangannya via Whatsapp, mengatakan aktivitas penimbunan laut di wilayahnya adalah usulan masyarakat dibangun sejak 2012 hingga 2023.
“Kegiatan keluar itu jalan tambatan perahu dibangun 2012 lewat usulan masyarakat kemudian ada penambahan penimbunan jalan samping tambatan perahu usulan program masyarakat 2023. Jadi tidak ada kegiatan pribadi di situ, yang marak saya dengar itu saya mau bikin tersus, ini yang salah,” ujarnya.
Ditanya apakah sudah mengantongi izin, Anis belum memberikan jawaban. (*)
