LiteX.co.id, LUWU – Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kabupaten Luwu, bahkan Luwu Raya. Mereka kerap berani melakukan pelanggaran berulang bahkan dilakukan di depan mata konsumen. Beberapa pihak menganggap ini terjadi karena pertamina terkesan melakukan pembiaran.
Seperti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap konsumen nelayan dan pelansir yang ingin melakukan pengisian bahan bakar ke jerigen untuk kebutuhan para nelayan dan pelansir yang hendak melaut. Pungutan itu tidak berdasar dan tak ada regulasi yang mengatur bahwa ada biaya pengisian jerigen. Belum lagi melayani pembelian jerigen tanpa surat.
Berdasarkan informasi yang di peroleh, dugaan pungli dilakukan pihak oknum karyawan sejumlah SPBU di Kabupaten Luwu. Biaya yang diminta sebagai biaya tambahan sebesar Rp. 10.000 hingga 15.000,- perjerigennya terhadap setiap pelansir dan nelayan yang akan melakukan pengisian bahan bakar ke jerigen. Meskipun di lengkapi surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu.
Karena tak ingin terhalang mendapatkan BBM para nelayan dan petani yang mengisi jerigen memilih membayar saja daripada terancam tidak dilayani ketika mengambil BBM. “ia kami bayar setiap pergi isi jerigen, kalau tidak bayar biar jerigen kita tinggal lama tidak diisi meski ada surat enggan dilayani, kadang juga dilayani tapi ogah ogahan antara dikasi dan tidak, ” ujar petanu bernama Imo
Hal yang sama dikatakan seorang nelayan yang ada di Kabupaten Luwu, ia mengatakan bahwa ada surat dari Dinas Perikanan tapi masih dimintai uang tambahan perjerigen oleh oknum karyawan SPBU dan nilainya tidak kecil Rp. 10.000 hingga 15.000.
Kemudian pada saat di konfirmasi awak media, salah satu karyawan SPBU yang ada di Kabupaten Luwu membenarkan pungutan itu sebagai uang poding. “Iya Pak itu uang poding namanya, ” ungkap salah satu petugas SPBU.
Tidak hanya sampai di situ, sejumlah SPBU nekad mensuplai kontraktor dengan bahan bakan bersubsidi pada alat berat yang dimiliki mereka. Tentu dengan saling mengguntungkan, akhirnya bisnis ilegal pun terjadi antara petugas SPBU dan kontraktor. Salah seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya mengakui mengambil BBM dari dua SPBU di Luwu untuk mengerjakan proyeknya. “kalau saya mau pakai yang tidak bersubsidi banyak sekali biaya BBM dipakai dek, ” ungkpanya sambil mengatakan jangan tulis namaku ya.
Sebelumnya, Senior Supervisor Communication dan Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan, belum lama ini mengatakan Pertamina menemukan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi melakukan kecurangan. Bahkan SPBU curang itu ada di semua provinsi di Sulawesi. Dari pantauan periode Januari hingga Agustus 2022 saja ada sebanyak 28 SPBU yang kedapatan melakukan praktik curang dan telah mendapat sanksi.
,”Kami sudah menindaktegas 28 SPBU se-Sulawesi dari total 643 SPBU yang ada. Sanksinya mulai dari teguran, pencabutan alokasi, sampai dengan penghentian operasi sementara,” ujar Taufiq.
Puluhan SPBU nakal itu sendiri berdasarkan data Pertamina Regional Sulawesi masing-masing merupakan perusahaan penyalur wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara sebanyak 12 SPBU, Sulawesi Utara dan Gorontalo sebanyak 6 SPBU, dan Sulawesi Tengah dan Barat sebanyak 10 SPBU.
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan SPBU tersebut di antaranya seperti melayani pembelian menggunakan jerigen tanpa surat rekomendasi, melayani pembeli yang menjual ulang, hingga melayani pembelian dari instansi tertentu untuk kegiatan konstruksi pembangunan jalan yang seharusnya menggunakan BBM industri.
Selain SPBU, Taufiq mengungkapkan oknum-oknum yang yang terlibat kecurangan dalam rantai distribusi BBM juga mendapat sanksi.
“Kami juga berharap masyarakat turut mengawasi pelayanan di SPBU. Kalau ada kecurangan, laporkan ke polisi atau ke Call Center 135,” Taufiq menerangkan. (*)
